KUTIPAN – Di tengah tantangan kondisi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga yang belum optimal, tokoh masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga untuk bekerja ekstra keras atau all out. Langkah ini dinilai krusial agar roda pembangunan, upaya penurunan angka kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja tetap berjalan despite keterbatasan anggaran.
Tokoh masyarakat Lingga, Muhammad Ishak, menyoroti bahwa pembangunan daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan investasi dari APBD maupun APBN. Menurutnya, diperlukan terobosan melalui investasi swasta, kerjasama strategis, program Corporate Social Responsibility (CSR), serta kolaborasi antara desa dengan perguruan tinggi.
“Mau tak mau Pemkab Lingga harus bekerja all out. Kata kuncinya adalah peka terhadap masalah, proaktif, koordinatif, komunikatif, berkomitmen, dan mengedepankan kerjasama,” kata Ishak, kepada Kutipan.co, Rabu (22/4/2026).
Ishak memberikan contoh langkah jitu yang perlu diambil, yakni memastikan kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi Kepulauan Riau, APBN, dan CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki lokus pelaksanaan yang signifikan di Kabupaten Lingga. Selain itu, ia menekankan pentingnya menarik investasi swasta untuk mengembangkan pariwisata di pulau-pulau kecil potensial.
“Bagaimana menarik investasi swasta untuk pengembangan pariwisata di Pulau Berhala dan pulau-pulau yang berbatasan dengan Batam serta Bangka Belitung? Ini potensi besar yang belum tergarap maksimal,” jelasnya.
Terkait kebijakan kemudahan berinvestasi, Ishak mencatat bahwa saat ini baru sebagian kecil potensi wisata, seperti di Pulau Benan, yang digarap oleh swasta. Ia menyarankan adanya evaluasi menyeluruh terhadap objek wisata sejarah, budaya, dan panorama Gunung Daik yang tren kunjungannya cukup baik akhir-akhir ini. Selain itu, percepatan legalitas tambang rakyat juga menjadi salah satu solusi mendesak untuk meningkatkan ekonomi warga.
Dalam paparannya, Ishak mengingatkan bahwa banyak daerah lain yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah namun pembangunannya tetap menggeliat karena kemampuan menjalin kerjasama. Ia menilai Pemkab Lingga mungkin sudah melakukan lobi-lobi, namun perlu lebih proaktif dan intensif menjalin komunikasi dengan Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Lingga (FKPML).
“Di forum tersebut berkumpul tokoh-tokoh asal Lingga yang sukses dan hebat di perantauan. Ada akademisi, mantan birokrat, budayawan, usahawan, politikus, hingga mantan pejuang pembentukan Kabupaten Lingga,” ungkap Ishak.
Menurutnya, para perantau ini memiliki jaringan luas ke tingkat provinsi, kementerian, perguruan tinggi, hingga investor dalam dan luar negeri. Meskipun secara langsung mereka mungkin terbatas dalam membantu kondisi fiskal daerah, kontribusi mereka dalam bentuk saran kebijakan, fasilitasi investasi, hingga eksekusi proyek kerjasama sangat dimungkinkan.
“Sejarah membuktikan, keberhasilan pembentukan Kabupaten Lingga dulu sangat ditentukan oleh kekompakan antara masyarakat di kecamatan eks-kewedanaan Lingga dengan masyarakat perantauan di Tanjungpinang, Batam, Pekanbaru, dan Jakarta. Spirit itu harus dihidupkan kembali,” tegasnya.
Ishak menutup pernyataannya dengan menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi sosial ekonomi Lingga saat ini. Tingginya angka kemiskinan dan minimnya investasi swasta memaksa banyak warga Lingga hijrah ke luar daerah demi mencari pekerjaan.
“Tokoh-tokoh perantau pasti ingin berkontribusi. Mereka prihatin mendengar saudara-saudaranya terpaksa meninggalkan kampung halaman karena tidak ada lapangan kerja. Pemkab harus lebih proaktif menjembatani potensi ini,” pungkas Ishak.
Laporan: Dito
