KUTIPAN – Empat unit bus sekolah milik Pemerintah Kecamatan Singkep hingga kini belum dapat dioperasikan untuk melayani transportasi pelajar. Seluruh kendaraan tersebut saat ini hanya dalam kondisi standby karena keterbatasan sopir serta minimnya anggaran operasional.
Camat Singkep, Agustiar, mengatakan kondisi tersebut membuat bus sekolah sementara waktu belum bisa digunakan untuk mengangkut siswa. Pihak kecamatan hanya melakukan perawatan rutin agar kendaraan tetap dalam kondisi baik.
Menurutnya, anggaran bahan bakar minyak (BBM) yang tersedia sangat terbatas sehingga belum memungkinkan untuk operasional harian.
“Mesin bus dipanaskan dua hari sekali untuk mencegah kerusakan. Langkah itu dilakukan agar kendaraan tetap siap digunakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” kata Agustiar, Jumat (6/3/2026).
Agustiar menjelaskan, sebelumnya bus sekolah tersebut dioperasikan oleh tenaga harian lepas yang bertugas sebagai sopir. Namun saat ini sebagian besar sopir tersebut telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Akibatnya, mereka tidak lagi bertugas di lingkungan Kecamatan Singkep sehingga operasional bus sekolah terhenti.
“Hingga saat ini kami belum ada pengganti yang dapat mengemudikan bus tersebut. Kondisi ini membuat seluruh bus sementara tidak dijalankan,” ujarnya.
Selain faktor sopir, keterbatasan anggaran operasional juga menjadi kendala utama. Pemerintah kecamatan saat ini harus menyesuaikan berbagai program karena kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit.
Agustiar mengatakan, jika hanya satu bus yang dioperasikan, dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.
Karena itu, pihak kecamatan memutuskan untuk sementara seluruh bus sekolah tidak dijalankan hingga ada solusi yang tepat.
“Jika hanya satu yang jalan, nanti dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan di masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, Pemerintah Kecamatan Singkep tetap membuka peluang bagi pihak lain yang ingin membantu mengelola operasional bus sekolah tersebut.
Agustiar menyebut komite sekolah maupun pemerintah desa dapat terlibat jika memiliki kesiapan dalam hal operasional, termasuk sopir dan biaya bahan bakar.
“Kita kasi peluang jika pihak desa maupun komite ingin mengelola bus tersebut, tentunya perlu kesiapan operasional,” tuturnya.
Menurutnya, kerja sama dengan desa atau komite sekolah bisa menjadi salah satu solusi agar bus sekolah tetap dapat dimanfaatkan oleh para pelajar yang membutuhkan transportasi.
Ia menambahkan kondisi ini juga tidak terlepas dari defisit anggaran daerah yang berdampak pada sejumlah program pelayanan di tingkat kecamatan.
Beberapa alokasi anggaran bahkan harus digeser agar pelayanan administrasi dan kegiatan di kantor kecamatan tetap berjalan.
Meski demikian, Pemerintah Kecamatan Singkep berharap kondisi keuangan daerah ke depan dapat membaik sehingga layanan transportasi sekolah dapat kembali dioperasikan.
Agustiar juga meminta para orang tua murid untuk bersabar menghadapi situasi tersebut.
Ia berharap dalam waktu mendatang bus sekolah yang ada dapat kembali dimanfaatkan untuk membantu mobilitas para pelajar menuju sekolah.
