KUTIPAN – Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) memberikan sorotan tajam terhadap insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.
Kecelakaan tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di kawasan Stasiun Bekasi Timur.
Insiden ini bahkan menelan korban jiwa dan puluhan orang luka-luka. Data terbaru menyebutkan korban tewas mencapai belasan orang dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat tabrakan tersebut.
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi tersebut.
“PUKIS menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line,” ujarnya dalam keterangannya diterima kutipan.co Selasa (28/4/2026).
Desak Evaluasi Total hingga Copot Pejabat
PUKIS menilai kecelakaan ini bukan sekadar insiden biasa, melainkan catatan kelam dalam sejarah perkeretaapian nasional.
“Kecelakaan ini menjadi catatan kelam dalam sejarah perkeretaapian nasional,” kata Gibran.
PUKIS pun mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi total.
“PUKIS mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi secara total dan menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional,” katanya.
Tak hanya itu, PUKIS juga mendorong adanya perombakan besar-besaran, termasuk mencopot pejabat di Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan PT KCI.
Dugaan Efek Domino Jadi Sorotan
PUKIS mengungkap adanya dugaan efek domino dalam kecelakaan tersebut.
Insiden awal disebut bermula dari KRL yang tertemper mobil taksi di perlintasan, yang kemudian memicu gangguan sistem hingga terjadi tabrakan lanjutan.
Fakta ini juga sejalan dengan temuan awal bahwa kecelakaan dipicu rangkaian kejadian beruntun, termasuk insiden kendaraan di perlintasan rel sebelum tabrakan utama terjadi.
“Dua insiden berbeda pada lintasan yang sama dalam waktu berurutan menunjukkan kemungkinan adanya korelasi,” ujar Gibran.
“Terjadi efek domino akibat sistem gagal melakukan pemutusan atau pengendalian dampak,” katanya.
PUKIS menyebut penyebab bisa berasal dari faktor teknis seperti persinyalan, hingga faktor non-teknis seperti human error.
Penanganan Awal Dikritik
PUKIS juga menyoroti penanganan awal di lokasi kejadian yang dinilai kurang optimal.
“Pada menit-menit awal yang sangat krusial, lokasi kejadian tidak langsung disterilkan oleh petugas,” katanya.
Bahkan, disebutkan adanya masyarakat yang melakukan siaran langsung di lokasi kejadian yang berpotensi menghambat proses evakuasi.
Dukung KNKT, Kritik Anggaran
PUKIS mendukung Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menyelidiki kasus ini secara transparan.
Namun, mereka juga mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak terhadap kinerja KNKT dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS).
Tuntut Pertanggungjawaban Hukum
PUKIS menegaskan penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis.
“Penyelidikan tidak boleh berhenti pada aspek teknis-operasional, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan kesalahan regulator, operator, serta pihak taksi yang terlibat,” katanya.
Dorong Perbaikan Infrastruktur
PUKIS juga mendorong perbaikan infrastruktur perkeretaapian, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Beberapa langkah yang didorong antara lain pembangunan jalur double-double track, modernisasi persinyalan, dan penanganan perlintasan sebidang.
Kritik Kehadiran Raffi Ahmad
Dalam pernyataannya, PUKIS turut mengkritik kehadiran Raffi Ahmad di lokasi kejadian.
“Hal ini menunjukkan kekacauan organisasi pemerintahan serta ketidakpahaman akan tugas dan fungsi yang berpotensi mengganggu proses evakuasi,” katanya.***
Laporan: Toni Editor: Husni
