KUTIPAN – Setelah badai pemutusan hubungan kerja melanda tenaga honorer akibat regulasi pemerintah pusat, kini secercah harapan mulai tampak. Pemerintah Kabupaten Lingga mulai mengambil langkah konkrit dengan merekrut kembali lebih dari 200 tenaga honorer melalui sistem outsourcing.
Langkah ini diumumkan langsung oleh Bupati Lingga, Muhammad Nizar pada Minggu, 20 April 2025.
“Kita hari ini Pemerintah Daerah telah melakukan upaya dengan memberikan peluang bagi teman-teman yang sudah dirumahkan. Saat ini kita sudah mulai dengan sistem outsourcing, dan sudah lebih dari 200 orang yang masuk kembali,” jelas Nizar.
Targetnya: Semua Honorer Bisa Terserap Lagi
Menurut Nizar, langkah ini bukan satu-satunya solusi. Pemerintah Daerah juga sedang mempersiapkan pos anggaran tambahan agar honorer lain yang belum terserap bisa ikut difasilitasi. Pembahasan anggaran ini sedang dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Sisanya sedang kami bahas bersama TAPD, agar bisa juga difasilitasi melalui outsourcing,” tambahnya.
Opsi lain yang sedang digodok adalah pemanfaatan Dana BOS untuk tenaga honorer di sekolah, dan Dana BLUD untuk rumah sakit. Langkah ini diambil agar tenaga pendidikan dan kesehatan tetap bisa bekerja meski belum masuk ke formasi ASN.
Namun, masih ada hambatan di lapangan — terutama di sektor layanan kesehatan tingkat pertama. “Yang jadi masalah ini yang di Puskesmas. Kita lagi mencari aturan lainnya, semoga bisa cepat ditemukan solusinya,” ungkap Nizar.
APBD-P Jadi Kunci
Untuk memperkuat skema pembiayaan outsourcing ini, Nizar memastikan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025 sedang disusun. Targetnya, APBD-P disahkan paling lambat awal Juli 2025.
“Mudah-mudahan sebelum atau setelah APBD-P diketok, sudah ada penerimaan baru untuk tenaga outsourcing dari mereka yang dirumahkan atau belum terserap,” tutupnya.
Laporan: Dito Editor: Husni
