KUTIPAN – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lingga berlangsung pada Senin (6/4/2026). Massa secara bergelombang mendatangi tiga kantor pemerintahan, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), DPRD Lingga, hingga Kantor Bupati Lingga.
Aksi tersebut dipimpin oleh Yusri Mandala dan berlangsung dengan membawa sejumlah tuntutan yang dinilai krusial, khususnya terkait hak aparatur sipil negara (ASN) serta kewajiban pemerintah terhadap pihak ketiga.
Dalam aksinya di Kantor BPKAD Lingga, massa menyoroti persoalan Tunjangan Hari Raya (THR) ASN/PPPK yang hingga kini belum juga dibayarkan. Selain itu, mereka juga mempertanyakan kejelasan pembayaran tunda bayar kepada pihak ketiga yang dinilai masih menggantung tanpa kepastian.
“Aksi ini terkait THR ASN/PPPK yang tak kunjung dibayarkan serta kejelasan nasib tunda bayar pihak ketiga yang hingga kini menggantung tanpa kepastian,” ujar Yusri Mandala dalam orasinya.
Tak hanya di BPKAD, massa kemudian bergerak ke Kantor DPRD Lingga. Di lokasi ini, mereka menekankan pentingnya peran legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Massa mendesak DPRD Lingga agar tidak tinggal diam terhadap persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat dan pelaku usaha lokal.
“DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, khususnya terkait pembayaran THR ASN/PPPK serta tunda bayar pihak ketiga,” tegas Yusri.
Selanjutnya, aksi dilanjutkan ke Kantor Bupati Lingga. Di titik terakhir ini, massa kembali menegaskan dua tuntutan utama, yakni pembayaran THR ASN/PPPK yang belum terealisasi serta kejelasan pembayaran tunda bayar kepada pihak ketiga.
Menurut massa, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ASN, tetapi juga berpotensi mengganggu roda perekonomian daerah, terutama bagi pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan namun belum menerima pembayaran.
“Ada dua poin utama yang kami tuntut, yakni belum dibayarkannya THR ASN/PPPK serta kejelasan pembayaran tunda bayar kepada pihak ketiga,” lanjutnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan kondusif. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.
