Penulis: Muhammad Ishak | Tokoh Masyarakat Lingga
Ada satu kebiasaan yang kadang terlalu akrab di negeri ini, bangga menyebut sejarah, tetapi pelit merawat jejaknya. Kita gemar membuat pidato tentang warisan masa lalu, namun sering gagap ketika diminta menjaga peninggalan yang masih berdiri di depan mata. Barangkali itulah yang kini sedang terjadi pada “Boom” Dabo di Pulau Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
Pelabuhan tua yang diperkirakan dibangun Belanda sekitar tahun 1887 itu bukan sekadar tempat kapal singgah. Ia adalah saksi hidup denyut ekonomi Pulau Singkep pada masa kejayaan tambang timah. Dari sana orang datang dan pergi, barang keluar masuk, dan roda ekonomi berputar. Boom Dabo pernah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat.
Sayangnya, seperti banyak peninggalan sejarah lainnya, Boom Dabo tampak mulai akrab dengan nasib, diingat ketika dibutuhkan, dilupakan ketika harus dirawat.
Hari ini, masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana kondisi pelabuhan tersebut. Atap awning yang tampak memprihatinkan, beberapa bagian fasilitas bongkar muat yang membutuhkan perbaikan, hingga kekhawatiran warga bahwa sewaktu-waktu kondisi itu dapat membahayakan pengguna pelabuhan. Ironisnya, semua itu terjadi pada pelabuhan yang kini menyandang status pelabuhan regional.
Status “regional” tentu bukan sekadar papan nama administratif. Status itu mestinya membawa konsekuensi pelayanan yang lebih baik, fasilitas yang lebih layak, dan perhatian yang lebih serius. Sebab pelabuhan regional bukan hanya melayani mobilitas masyarakat dalam satu daerah, tetapi juga menjadi simpul konektivitas antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau bahkan daerah terdekat lainnya.
Pertanyaannya sederhana, bagaimana sebuah pelabuhan regional dapat menjalankan fungsi maksimal jika kondisi fisiknya sendiri memerlukan perhatian mendesak?
Kadang kita terlalu sibuk membahas pembangunan baru, sampai lupa bahwa merawat yang sudah ada juga bagian dari pembangunan. Bahkan dalam banyak kasus, memperbaiki fasilitas lama justru lebih penting dibanding berlomba membangun proyek baru yang belum tentu mendesak.
Boom Dabo bukan sekadar bangunan tua di tepi laut. Ia masih hidup. Masih digunakan masyarakat. Masih menjadi jalur aktivitas ekonomi. Karena itu, persoalan pelabuhan ini bukan semata urusan estetika atau nostalgia sejarah, melainkan menyangkut keselamatan dan pelayanan publik.
Sejak tahun 2023, kewenangan pelabuhan tersebut berada di tangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan telah diserahkannya Pelabuhan Sei Tenam kepada Pemerintah Kabupaten Lingga pada tahun 2025, maka praktis Boom Dabo menjadi satu-satunya pelabuhan regional di Kabupaten Lingga yang berada di bawah kewenangan Pemprov Kepri.
Logikanya sederhana. Kalau hanya tinggal satu, mestinya lebih mudah memberi perhatian.
Masyarakat tentu tidak sedang meminta pelabuhan semewah bandar internasional. Tidak pula berharap ada bangunan futuristik dengan kaca mengilap di setiap sudutnya. Yang diharapkan sebenarnya cukup masuk akal, fasilitas yang aman, layak, dan nyaman digunakan.
Atap yang kokoh agar masyarakat tidak waswas saat menunggu kapal. Area bongkar muat yang lebih baik agar aktivitas distribusi barang berjalan lancar. Sebab pelabuhan yang sehat bukan hanya memudahkan mobilitas orang, tetapi juga menjaga denyut ekonomi daerah.
Kita percaya pemerintah memiliki keterbatasan anggaran. Namun di saat yang sama, pemerintah juga perlu memahami bahwa ada fasilitas publik yang tidak bisa terlalu lama menunggu. Sebab kerusakan kecil yang diabaikan hari ini sering berubah menjadi kerusakan besar di kemudian hari.
Jangan sampai Boom Dabo hanya dipertahankan sebagai cerita sejarah tanpa perhatian nyata. Sebab sejarah yang dibiarkan rapuh lambat laun hanya akan menjadi kenangan yang roboh pelan-pelan.
Dan kalau suatu hari masyarakat harus menghindar dari reruntuhan atap pelabuhan yang jatuh, mungkin saat itu kita baru sadar bahwa yang rusak bukan hanya bangunannya, tetapi juga cara kita memandang pelayanan publik.
Pada akhirnya, merawat Boom Dabo bukan hanya soal menjaga pelabuhan tua. Ini tentang menghargai sejarah, menjaga keselamatan masyarakat, dan memastikan Lingga tetap memiliki gerbang transportasi laut yang layak untuk masa depan.
Karena pelabuhan bukan sekadar tempat kapal bersandar. Di daerah kepulauan seperti Lingga, pelabuhan adalah wajah peradaban.
Disclaimer:
Tulisan opini ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap atau kebijakan redaksi Kutipan secara keseluruhan. Kirim Tulisan Punya opini, cerita, atau gagasan menarik yang ingin dibagikan? Kutipan membuka ruang bagi kamu untuk berkarya. Kirimkan tulisan terbaikmu dan jadilah bagian dari suara publik! Hubungi kami melalui WhatsApp di 0811-7776-644 / email: kutipan.co@gmail.com
