KUTIPAN – Kadang, birokrasi itu suka main sembunyi-sembunyi. Ada info penting, tapi nggak semua bisa tahu. Ada data publik, tapi kayak harta karun—perlu petualangan dulu buat nemuin. Tapi zaman sudah berubah, dan kayaknya pejabat di Kepri paham betul soal itu.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, dalam Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik, nyampaikan satu pernyataan yang cukup menampar pelan: “Seibarat ikan di dalam akuarium.” Yup, setransparan itu seharusnya birokrasi sekarang. Semua gerak-gerik, semua langkah, harus bisa dilihat publik.
Acara yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Rabu (18/6/2025) itu dihadiri para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari seluruh Kepri. Pesan Adi jelas: jangan sampai masyarakat malah curiga gara-gara kita terlalu sibuk ngumpetin informasi.
“Masyarakat kini menuntut akses informasi yang terbuka dan sejelas-jelasnya. Jangan sampai karena kita menutup-nutupi, malah menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.
Dan benar juga sih. Di era medsos dan digital, publik bukan cuma ingin tahu, tapi butuh tahu. Transparansi ini bukan perkara pilihan, tapi kewajiban. Bukan gaya-gayaan, tapi bagian dari membangun integritas dan kepercayaan.
Makanya Adi juga bilang, “Kalau ingin zona integritas terbentuk, kuncinya ada pada transparansi. Kita buka informasi, kita bangun kepercayaan.”
Masuk akal. Karena tujuan akhirnya bukan cuma nilai rapor bagus dari Komisi Informasi. Tapi membentuk pemerintah yang bersih dan melayani—WBK dan WBBM, bukan sekadar akronim yang dibanggakan di spanduk.
PPID Jangan Cuma Nama, Tapi Harus Bergerak
Rega Tadeak Hakim dari Pusat Penerangan Kemendagri juga ngingetin soal ini. Jangan sampai keberhasilan keterbukaan informasi publik cuma dihitung dari angka evaluasi tahunan. Keterbukaan itu tanggung jawab etis, bukan formalitas.
“Apakah Kepulauan Riau informatif atau tidak, itu bukan hanya tergantung pada Diskominfo. Perangkat daerahlah penentunya,” kata Rega tegas.
Diskominfo? Hanya koordinator. Pemain utamanya ya para OPD, yang pegang data, pegang informasi. Jadi kalau ada OPD yang masih malas update info publik atau sembunyi di balik alasan administratif, mending introspeksi.
Kepala Diskominfo: Keterbukaan Itu Pilar Utama Kepercayaan
Hendri Kurniadi, Kepala Dinas Kominfo Kepri, juga nambahin poin penting. Rakor-Bimtek ini bukan sekadar ajang kumpul-kumpul, tapi langkah nyata buat memperkuat PPID pelaksana.
Ada lima poin besar yang dibawa:
-
Nyamain persepsi soal kewenangan dan prosedur informasi publik.
-
Bikin standar pelayanan info yang jelas.
-
Eratkan sinergi antarunit.
-
Dorong layanan info sesuai standar nasional.
-
Bikin tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kita ingin mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Keterbukaan bukan sekadar jargon, tapi pilar utama kepercayaan publik,” ucap Hendri.
Budaya Data yang Sehat, Bukan Asal Unggah
Satu lagi yang nggak kalah penting, kata Adi, adalah soal ekosistem data. Jangan asal upload data ke website. Jangan juga asal jawab permintaan informasi. Semua harus disiapkan secara cermat dan bertanggung jawab.
“Data yang kita berikan harus utuh, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Kalau datanya setengah-setengah atau salah, bisa bahaya. Salah ambil kebijakan, salah kasih informasi, dan akhirnya kepercayaan publik rontok.
Adi juga bilang, tantangan zaman sekarang bukan lagi teknologi. Internet dan medsos udah tersedia. Yang jadi tantangan utama adalah kemauan. Mau atau enggak terbuka?
Jadi kalau sekarang masih ada birokrat yang hobi ‘menyembunyikan’, mungkin lupa kalau hidupnya udah kayak ikan di akuarium. Nggak bisa lagi sembunyi, karena publik sekarang matanya tajam. Dan yang transparan, justru yang akan dipercaya.
Editor: Fikri Artikel ini merupakan rilis/laporan wartawan yang telah dikemas ulang dengan gaya penulisan Kutipan, tanpa mengurangi substansi informasi.
Untuk informasi beragam lainnya ikuti kami di medsos:
Facebook Lingga Pikiran Rakyat
Facebook Kutipan.co
