KUTIPAN – Kalau ditanya siapa yang jadi motor penggerak ekonomi lokal, jawabannya bisa bermacam-macam. Ada yang bilang pengusaha, ada yang jawab UMKM, bahkan ada yang nekat bilang influencer TikTok lokal. Tapi di Tanjungpinang, ada satu segmen yang ternyata diam-diam punya daya dongkrak ekonomi yang cukup signifikan: ASN alias Aparatur Sipil Negara.
Ini bukan asumsi kosong. Langkah cepat yang diambil Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, membuktikan bahwa pemerintah kota paham betul bahwa roda ekonomi nggak boleh sampai macet—apalagi di tengah kondisi yang masih labil pasca pandemi dan gonjang-ganjing harga kebutuhan pokok.
Pada Selasa (7/5), Wali Kota melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, memberi instruksi yang cukup tegas kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Intinya sederhana tapi penting: segera cairkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan April untuk seluruh ASN.
“Wali Kota menilai pembayaran TPP ASN merupakan bagian dari upaya menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, beliau telah mengarahkan BPKAD untuk segera menindaklanjutinya,” ujar Teguh.
Kenapa ini jadi penting? Karena TPP bukan sekadar tambahan penghasilan yang bikin ASN bisa jajan boba atau ganti ponsel baru. Lebih dari itu, TPP bisa jadi booster ekonomi lokal. Dengan TPP cair, daya beli ASN naik. Kalau daya beli naik, warung kopi laku, laundry jalan, tukang tambal ban pun senyum-senyum karena sepeda motor ASN makin sering keluar rumah.
Logika ekonominya sederhana: uang yang cepat beredar bisa mempercepat perputaran ekonomi. Dan di kota sekelas Tanjungpinang, di mana pelaku usaha kecil dan menengah jadi tulang punggung, uang yang mampir dari kantong ASN bisa menyelamatkan omzet UMKM yang mungkin lagi megap-megap.
Teguh Susanto pun memastikan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan instansi terkait agar instruksi Wali Kota bukan sekadar jadi angin lalu. “Pak Wali sangat menaruh perhatian terhadap kesejahteraan ASN dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Kami harap proses administrasinya bisa selesai dalam waktu dekat,” ujarnya.
Apa yang dilakukan Pemkot Tanjungpinang ini bisa dibilang sebagai contoh konkret bagaimana kebijakan birokrasi bisa menyentuh aspek kehidupan masyarakat yang lebih luas. Bayangkan kalau semua kebijakan soal anggaran daerah dilihat dari kacamata dampak ekonominya, bukan cuma laporan keuangan semata. Mungkin ekonomi daerah bisa tumbuh lebih sehat dan merata.
Selain itu, langkah ini juga jadi pengingat bahwa kesejahteraan ASN bukan hanya soal kenyamanan kerja, tapi punya multiplier effect yang bisa memperkuat daya tahan ekonomi lokal. Dan kalau kebijakan seperti ini bisa dilakukan rutin, mungkin kota-kota lain bisa ikut belajar: bahwa terkadang, keputusan kecil di ruang rapat bisa berdampak besar di pasar dan warung kopi.
Akhirnya, tinggal menunggu waktu. Kalau proses administrasi lancar, ASN Tanjungpinang bisa segera tersenyum—dan para penjual nasi padang pun ikut sumringah.
Editor: Fikri Laporan ini merupakan rilis/laporan wartawan yang telah dikemas ulang dengan gaya penulisan Kutipan.
