KUTIPAN – Ada yang menarik dari rapat paripurna DPRD Kepri, Senin (6/10/2025). Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, datang bukan hanya membawa map tebal berisi angka-angka, tapi juga membawa arah pembangunan lima tahun ke depan dalam satu paket yang disebut KUA-PPAS 2026.
Lewat forum resmi itu, Ansar mengumumkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun 2026 yang diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun. Angka ini terdiri dari belanja daerah sebesar Rp3,967 triliun dan pembiayaan daerah Rp231,55 miliar.
Namun, ada sedikit catatan, transfer dana dari pemerintah pusat turun sekitar Rp495 miliar, hanya ditargetkan Rp1,46 triliun.
“Melalui KUA-PPAS kami berharap dapat dilakukan pembahasan penyesuaian dana transfer pada pendapatan agar anggaran dapat digunakan maksimal dalam pembangunan daerah,” ujar Ansar.
Di atas kertas, dokumen KUA-PPAS memang tampak seperti laporan keuangan biasa. Tapi bagi Ansar, ini bukan sekadar tumpukan angka. Ia menekankan bahwa penyusunan Rancangan KUA-PPAS APBD Kepri 2026 adalah langkah awal penting dalam membangun pondasi kebijakan fiskal. Semua itu, katanya, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan akan dibahas bersama DPRD Kepri.
“Melalui KUA-PPAS ini juga disusun berdasarkan RKPD yang sesuai RPJMD 2025–2029, seperti pertumbuhan ekonomi, indeks rasio, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka serta arah pembangunan Kepri,” jelasnya.
Kalau dibaca lebih dalam, arah pembangunan Kepri kali ini berupaya menyentuh tiga hal besar, Ansar menyebutnya tiga akselerasi pembangunan. Pertama, akselerasi ekonomi berbasis maritim, karena Kepri tak bisa lepas dari laut. Kedua, akselerasi pemerataan infrastruktur agar antarwilayah di provinsi ini tak lagi terpisah oleh ketimpangan. Dan terakhir, akselerasi reformasi birokrasi biar pelayanan publik tak lagi terjebak dalam pola lama yang lamban dan bertele-tele.
“Tak hanya itu, pada APBD Kepri tahun 2026 ini juga diupayakan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penggunaan cermat dana transfer, pemenuhan belanja wajib, belanja fungsi daerah seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan, serta pemenuhan belanja pegawai, memberikan dukungan pada program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, penurunan angka kemiskinan, serta program-program nasional di daerah.” kata Ansar.
Sampai di sini, arah politik anggaran Kepri tampak cukup jelas, tak ingin hanya jadi penonton di tengah arus pembangunan nasional.
Gubernur Ansar pun berharap pembahasan KUA-PPAS bisa segera dituntaskan agar dapat ditetapkan dalam nota kesepakatan APBD 2026.
Rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Iman Setiawan, bersama dua wakilnya Dewi Kumalasari Ansar dan Tengku Afrizal Dahlan. Total ada 33 anggota DPRD, unsur Forkopimda, dan sejumlah kepala OPD yang ikut hadir.
Di ujung rapat, Ansar menyerahkan dokumen KUA-PPAS ke meja pimpinan DPRD. Sebuah simbol kecil yang menandai perjalanan panjang—dari angka menuju arah pembangunan yang diharapkan benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat Kepri.
