KUTIPAN – Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota, Selasa (10/9/2025).
Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Raja Ariza serta jajaran OPD teknis seperti Bappelitbang, Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan BPBD.
Dalam rapat itu, Lis menegaskan pentingnya sinergi lintas OPD dalam mengatasi persoalan banjir yang setiap tahun melanda kota. Berdasarkan data Dinas PUPR, terdapat 48 titik banjir di 22 kawasan dengan luas genangan mencapai 263,59 hektare.
“Pembangunan pemukiman yang tidak diimbangi dengan drainase ideal menjadi salah satu penyebab genangan. Kita harus menyeimbangkan pertumbuhan kota dengan infrastruktur pengendalian banjir,” ucap Lis.
Lis meminta setiap OPD menghadirkan inovasi penanganan. Bappeda diminta mengintegrasikan perencanaan dengan mitigasi banjir, PUPR fokus pada teknis dan normalisasi saluran, sementara BPBD siaga penuh menghadapi dampak banjir.
Lis juga menekankan peran camat dalam menyisir wilayah rawan genangan.
“Pemetaan yang akurat menjadi dasar pengambilan langkah cepat dan tepat,” ujarnya.
Rencana Penanganan Banjir
- Jangka pendek: normalisasi sungai 7,7 km, pembersihan drainase, peningkatan kapasitas saluran.
- Jangka menengah: pembangunan Polder Puspandari (6,75 ha), Polder Srikaton Tahap II (2,87 ha), Polder Kampung Kolam (2,6 ha), Bendungan Dompak (70 ha).
Lis menambahkan, pembebasan lahan menjadi prioritas. Estimasi biaya untuk lahan di Srikaton, Kampung Kolam, dan Nibung Angus mencapai Rp12–74 miliar.
BPBD Tanjungpinang menegaskan kesiapan menghadapi banjir. Mereka menyiagakan TRC 24 jam, melakukan sosialisasi kebencanaan, hingga menyiapkan perahu karet, tenda, velbed, dan paket bantuan darurat.
Dukungan Wakil Wali Kota
Wawako Raja Ariza mendukung penuh langkah tersebut.
“Kolaborasi menjadi kunci. Data sudah kita miliki, sekarang saatnya kita tindaklanjuti dengan langkah teknis dan dukungan anggaran,” katanya.
