Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, S.Hut, menghadiri rapat koordinasi dan konsolidasi lahan di kawasan Free Trade Zone (FTZ) yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang di Hotel CK Jalan Raja Haji Fisabilillah, Kilometer 8 Atas Tanjungpinang, pada Kamis (16/11/2023).
Sekda Zulhidayat menyampaikan apresiasi kepada BP KPBPB Bintan wilayah Tanjungpinang karena telah melaksanakan rapat koordinasi yang dianggapnya sebagai langkah positif dalam menggali potensi kawasan FTZ di Tanjungpinang.
“Pemko Tanjungpinang mengapresiasi kepada BP KPBPB Bintan wilayah Tanjungpinang karena telah melaksanakan acara pada hari ini,” ujar Sekda Zulhidayat.
Zulhidayat menekankan bahwa kehadiran BP KPBPB di Tanjungpinang patut disyukuri, mengingat tidak semua daerah memiliki keunggulan seperti yang dimiliki oleh Tanjungpinang. Kawasan FTZ hanya ada di empat daerah di Indonesia, termasuk Pulau Bintan yang melibatkan wilayah Tanjungpinang, Batam, Karimun, dan Sabang.
“Investor saat ini sedang melirik seluruh daerah di Indonesia untuk berinvestasi. Semua daerah berlomba-lomba menarik investor, termasuk negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, hingga negara-negara kawasan ASEAN lainnya,” tambahnya.
Dalam pandangannya, menarik investasi merupakan suatu kompetisi, dan Tanjungpinang harus memiliki strategi yang kuat untuk memenangkan kompetisi tersebut.
Zulhidayat menjelaskan bahwa Tanjungpinang memiliki berbagai keunggulan, seperti keberadaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), yang dapat menjadi daya tarik bagi investor.
“Kehadiran KPBPB ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk menarik investor berinvestasi di Tanjungpinang,” ucap Zulhidayat.
Selain itu, letak geografis Tanjungpinang yang strategis di Selat Malaka menjadi nilai tambah yang signifikan. Zulhidayat menyatakan bahwa pada masa kerajaan Riau Lingga, Tanjungpinang merupakan pusat perdagangan yang sangat strategis.
“Hal ini menjadi motivasi bagi kita untuk kembali maju dengan memanfaatkan potensi yang ada,” kata Zulhidayat.
Keunggulan lain yang dapat dijual adalah Upah Minimum Regional (UMR) Tanjungpinang yang terendah di antara KPBPB di Kepulauan Riau seperti Bintan, Batam, dan Karimun. “Dengan selisih 1 juta rupiah lebih rendah daripada Batam, ini merupakan daya tarik luar biasa bagi investor,” ungkapnya.
Sekda Zulhidayat berharap bahwa melalui sinergi antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan BP KPBPB, potensi kawasan FTZ dapat dimaksimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tanjungpinang.
