KUTIPAN – Sejumlah kontraktor mendatangi DPRD Natuna, mereka menyampaikan aspirasi terkait pembayaran proyek fisik tahun 2024 yang hingga saat ini belum juga terealisasi.
Kedatangan para kontraktor ini disambut langsung ketua DPRD Natuna, Rusdi diruang kerjanya pada Senin, (10/03).
Salah seorang Kontraktor, Meltiades mengatakan, kedatangan pihaknya bertujuan untuk meminta DPRD memastikan komitmen Pemerintah Daerah terkait pembayaran hutang proyek.
Hal ini menyusul adanya kebijakan rencana pembayaran hutang TPP pasca aksi damai yang dilakukan oleh para Tenaga Kesehatan (Nakes) Natuna yang juga menuntut pemerintah daerah melakukan pembayaran hutang TPP tahun 2024.
“Intinya kedatangan kami ini hanya menyampaikan aspirasi kepada DPRD Natuna, minta kepastian dari Pemda kapan proyek kami dibayarkan, jangan sampai kami juga melakukan hal yang sama dengan Nakes. Kami hawatir kan nanti masuk dana ke daerah dalamm waktu dekat, yang di bayar masih juga TPP, kami kontraktor kapan? “, tegasnya.
Meltiades mengungkapkan, jika seluruh pekerjaan fisik proyek pemerintah daerah Natuna telah selesai dan telah diserahterimakan kepada dinas terkait, namun pembayaran proyek yang seharusnya dilalukan pada tahun 2024, hingga kini tidak kunjung terealisasi.
“Tentunya penundaan pembayaran ini berdampak besar bagi kami para kontraktor yang mayoritas tergolong pelaku usaha kecil dan menengah, belum lagai kami berhutang bahan material kepada pihak ke-4”, ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Natuna, Rusdi merespon tegas keluhan dari para kontraktor. Ia berjanji akan sesegera mungkin memyampaikan persoalan ini kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Natuna.
“Kami selaku DPRD akan menyampaikn dengan Bupati tentang harapan teman-tenan kontraktor, biar bagaimanpun ceritnya, hutang wajib dibayar dan mesti harus ada solusinya”, tegas Rusdi.
Pasalnya kata Rusdi, tertundanya pembayaran proyek ini dinilai memiliki dampak ekonomi. Menurutnya, kondisi ini dapat mengancam keberlangsungan hidup pekerja bangunan, buruh, hingga pelaku usaha lokal yang bergantung pada sektor konstruksi.
“Minimal kita harus cari solusi, karna tertundanya pembayaran proyek ini sangat berdampak pada ekonomi seperti para pekerja bangunan, dan para pelaku usaha lokal lainnnya”, pungkas Rusdi. (Zal).
