KUTIPAN – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap jaringan judi online internasional situs 1XBET yang beroperasi di Indonesia. Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk memberantas perjudian daring, sejalan dengan perintah Presiden Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto kepada Kapolri untuk menindak tegas praktik judi online.
Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., selaku Dirtipidum Bareskrim Polri, menegaskan bahwa pengungkapan ini adalah langkah nyata dalam memutus mata rantai perjudian yang merugikan masyarakat luas.
“Kami memastikan tidak ada ruang bagi pelaku perjudian online di Indonesia. Penindakan ini adalah bukti komitmen Polri,” ujar Brigjen Pol. Djuhandhani dalam konferensi pers, Jumat (21/2).
Berdasarkan laporan polisi LP/A/8/XI/2024 dan LP/A/1/I/2025, serta informasi masyarakat, Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan menggerebek beberapa lokasi pada 14 November 2024. Operasi yang melibatkan berbagai Polda ini dilakukan serentak di Depok, Cianjur, dan Tangerang Selatan.
Dari penggerebekan tersebut, aparat berhasil menangkap lima tersangka, yakni AW, RNH, RW, MYT, dan RI. Polisi juga menyita barang bukti berupa 80 kartu ATM, 17 buku tabungan, 12 ponsel, satu laptop, dan satu set komputer.
Kasus ini kemudian berkembang ke Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Pada 11 Februari 2025, tim Subdit III Jatanras Bareskrim Polri kembali melakukan penindakan di Kota Batam dan Pekanbaru. Empat tersangka tambahan, AT, DHK, FR, dan WY, diamankan, beserta barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 11,9 miliar, kendaraan mewah, serta perangkat elektronik yang digunakan dalam operasional perjudian online.
Situs 1XBET diketahui memiliki server di Eropa dan beroperasi di Indonesia melalui domain 1xbetindo.com. Para pelaku menggunakan rekening orang lain untuk transaksi keuangan dan berkomunikasi dengan jaringan di China, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Thailand melalui Telegram, Skype, dan WhatsApp.
“Para pelaku menggunakan berbagai metode untuk menyamarkan hasil kejahatan mereka, termasuk menggunakan rekening orang lain dan mengonversi mata uang melalui money changer. Dalam satu tahun, jaringan ini meraup keuntungan ratusan miliar rupiah,” ungkap Brigjen Pol. Djuhandhani.
Polri juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aset pelaku dan menerapkan pasal terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, Bareskrim bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs perjudian daring.
Sejak Oktober 2024 hingga Februari 2025, Polri telah mengungkap 440 kasus perjudian, dengan total 692 tersangka. Pengungkapan ini mencakup perjudian online dan konvensional.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, serta Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda Rp 10 miliar. Mereka juga dijerat dengan Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun dan denda Rp 10 miliar.
Brigjen Pol. Djuhandhani menegaskan bahwa Polri akan terus berkomitmen untuk menindak jaringan perjudian online di Indonesia. “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian daring karena selain merugikan, juga memiliki konsekuensi hukum yang berat,” tutupnya.
