KUTIPAN – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengendalian inflasi dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara hybrid pada Senin (9/12/2024). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten II, Kantor Wali Kota Tanjungpinang ini juga dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian .
Mendagri Nasional Tito Karnavian menekankan pentingnya menjaga laju inflasi, meskipun hingga November 2024 inflasi terkendali di angka 1,55% year on year , terendah sejak kemerdekaan Indonesia.
“Meski angka ini cukup baik, kita tetap harus waspada. Target inflasi nasional adalah 1,5% hingga 3,5%, dan menjaga inflasi agar tetap dalam kisaran ini menjadi tanggung jawab kita semua,” ungkap Tito.
Beliau juga menyoroti pola konsumsi masyarakat yang meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) , yang sering kali memicu kenaikan harga barang dan jasa.
“Kita harus mengantisipasi mempertahankan harga saat ini Nataru untuk memastikan kestabilan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Dukungan Presiden Prabowo
Presiden RI, Prabowo Subianto , yang hadir dalam rakor tersebut, mengapresiasi langkah-langkah pengendalian inflasi daerah.
“Capaian ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Saya yakin, suatu saat Indonesia akan menjadi rujukan global dalam pengendalian inflasi,” ujar Presiden dengan optimisme.
Prabowo juga menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai kunci keingintahuan ekonomi Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk mendukung langkah strategi ini.
“Swasembada pangan bukan hanya solusi jangka pendek, tapi juga masa depan bangsa kita,” tambahnya.
Langkah Konkret Pemko Tanjungpinang
Menanggapi Arah tersebut, Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri , menegaskan bahwa Pemko Tanjungpinang terus berupaya melakukan langkah-langkah konkret untuk menekan inflasi.
“Sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat penting untuk memastikan kebijakan pengendalian inflasi dapat terlaksana dengan baik di lapangan,” ujar Elfiani.
Elfiani juga menyebutkan pentingnya evaluasi rutin melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus berdiskusi serta memberlakukan kebijakan pengendalian inflasi, terutama menjelang Nataru, agar dampak kenaikan harga bisa diminimalkan,” tuturnya.
