KUTIPAN – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan kesiapan Kabupaten Natuna sebagai gerbang ekspor-impor di kawasan perbatasan Kepri. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Ekspor dan Impor yang digelar di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (25/8/2025).
“Ibu Bupati menyampaikan ide agar Natuna bisa melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah, sudah ditetapkan Pelabuhan Selat Lampa sebagai lokasi, dan ke depan kita juga berharap bisa melaksanakan ekspor dari sana,” ujar Ansar.
Ansar menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus menekan inflasi.
“Daerah perbatasan seperti Natuna memang membutuhkan kebijakan afirmasi dari pemerintah pusat. Tanpa itu, sulit bagi kita menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, dan tidak mudah menjaga fluktuasi inflasi,” jelasnya.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Masyarakat
Menurut Ansar, pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 7,14 persen pada triwulan kedua 2025 tak boleh hanya tercatat di statistik.
“Pertumbuhan itu tidak akan memberikan trickle down effect jika stabilitas harga kebutuhan pokok tidak terjaga. Karena itu, ekspor-impor menjadi solusi nyata,” tegasnya.
Harapan Pelabuhan Selat Lampa Beroperasi Penuh
Ansar berharap Pelabuhan Selat Lampa segera difungsikan penuh. “Kita perlu bahas bersama apa saja yang harus dipersiapkan, mulai dari izin impor, neraca kebutuhan, hingga fasilitas karantina, imigrasi, dan bea cukai. Semua harus lengkap,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat sangat krusial. “Kalau bicara pelabuhan internasional, kita butuh dukungan bea cukai, port authority, karantina, dan imigrasi. Fasilitas itu sebenarnya sudah ada, tinggal kita lengkapi. Lebih cepat lebih baik,” tegas Ansar.
Natuna Jadi Hub Distribusi
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menilai kegiatan impor hanya untuk kebutuhan lokal tak akan menarik vendor. “Kalau hanya untuk kebutuhan Natuna, vendor akan berpikir dua kali. Maka strategi kami adalah menjadikan Natuna sebagai hub impor dan ekspor dengan dukungan penuh pemerintah provinsi dan pusat,” jelas Cen.
Dukungan juga datang dari sektor swasta. Perwakilan PT Eco Batam Indonesia menilai pembukaan jalur langsung ke Natuna akan memangkas biaya logistik.
“Kalau dari Tiongkok ke Natuna jaraknya hanya 2.300 km, tetapi jika harus memutar ke Jakarta, Surabaya, lalu Batam bisa mencapai 10.000 km. Hal ini yang membuat harga barang di Natuna tinggi. Jika jalur langsung dibuka, Natuna bisa menjadi logistics hub strategis,” katanya.
Selain impor, komoditas lokal seperti kelapa, pinang, pisang, dan hasil pertanian disebut berpotensi besar untuk diekspor ke Tiongkok dan Singapura.
Dukungan Multi-Pihak
Rencana ini mendapat dukungan dari Bea Cukai Tanjungpinang, KSOP Kelas II Tanjungpinang, serta Balai Karantina Pertanian. Semua pihak berkomitmen mempercepat perizinan agar aktivitas ekspor-impor di Selat Lampa segera berjalan.
“Lebih cepat lebih baik. Mari kita susun langkah konkret agar Pelabuhan Selat Lampa benar-benar menjadi gerbang ekspor-impor Natuna dan mendukung kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dalam waktu dekat, kita akan ke beberapa kementerian terkait agar apa yang kita rencanakan ini bisa segera bergerak dan terealisasi,” pungkas Ansar.
Turut hadir Kepala Barenlitbang Provinsi Kepri Aries Fhariandi, Kepala Disperindag Provinsi Kepri Novianto, Kepala Diskominfo Provinsi Kepri Hendri Kurniadi, OPD Kabupaten Natuna, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjungpinang Joko Pri Sukmono Dwi Widodo, serta perwakilan PT Eco Batam Indonesia.
