KUTIPAN – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau (Diskominfo Kepri) mengadakan rapat kerja bersama seluruh jajaran Kominfo se-Provinsi Kepri di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Selasa (8/10). Rapat ini bertujuan memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024. Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Kepri, Hasan, dan dihadiri oleh perwakilan KPU, Bawaslu, serta Komisi Informasi Provinsi Kepri.
Dalam sambutannya, Hasan menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga untuk menjamin Pilkada yang bersih, aman, dan kondusif. “Kami berkomitmen untuk mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan memperkuat jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah, termasuk daerah yang memiliki konektivitas terbatas,” ucapnya.
Fokus pada Netralitas ASN dan Kampanye Anti-Hoaks
Rapat ini membahas isu-isu krusial, salah satunya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Diskominfo Kepri akan menggencarkan sosialisasi mengenai netralitas ASN melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan kanal resmi pemerintah daerah. Langkah ini diambil untuk menekan potensi pelanggaran yang dapat mencederai integritas pemilu.
“Sosialisasi ini harus menjangkau seluruh ASN di wilayah Kepri. Setiap tindakan yang melanggar prinsip netralitas bisa berakibat serius pada kepercayaan publik terhadap hasil pemilu,” ujar Hasan.
Selain itu, Diskominfo juga menyoroti pentingnya memerangi penyebaran informasi yang salah, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA. “Kami siap menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran berita palsu yang bisa memicu keresahan masyarakat,” tegas Hasan lagi.
Kesiapan Infrastruktur Telekomunikasi di TPS
Kesiapan infrastruktur telekomunikasi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menjadi agenda utama dalam rapat tersebut. Berdasarkan data Diskominfo, dari 3.327 TPS yang tersebar di seluruh Provinsi Kepri, 94% di antaranya sudah memiliki koneksi internet yang memadai. Namun, masih ada sekitar 6% TPS yang konektivitasnya belum optimal.
Diskominfo berencana untuk berkoordinasi dengan operator telekomunikasi dan BAKTI Kominfo agar masalah ini dapat terselesaikan sebelum hari pemungutan suara. “Kami akan memastikan bahwa seluruh TPS memiliki koneksi internet yang stabil demi kelancaran proses pemungutan dan rekapitulasi suara,” terang Hasan.
KPU Kepri: Validasi Data Pemilih Jadi Prioritas
Ketua KPU Provinsi Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi, yang hadir dalam rapat tersebut menekankan pentingnya validasi data pemilih serta kesiapan infrastruktur komunikasi di semua TPS. “Kami sedang berupaya keras untuk memastikan seluruh TPS dapat terhubung dengan baik, sehingga proses pemungutan suara berjalan lancar tanpa kendala teknis,” ujar Indrawan.
Bawaslu Kepri: Netralitas ASN Harus Dijaga
Maryamah, Anggota Bawaslu Kepri, turut menyampaikan bahwa netralitas ASN masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan Pilkada. Bawaslu akan melakukan pengawasan ketat terhadap segala bentuk pelanggaran terkait netralitas ASN, baik di dunia nyata maupun media sosial.
“Kami mengimbau seluruh ASN di Provinsi Kepri untuk tidak terlibat dalam kampanye, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Pengawasan ketat akan dilakukan untuk memastikan prinsip netralitas ini terjaga,” tegas Maryamah.
Kolaborasi Antar Lembaga untuk Pilkada Transparan
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri, Arison, menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pilkada. “Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi yang akurat dan terpercaya. Diskominfo, KPU, dan Bawaslu harus bekerja sama untuk mencegah penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA yang dapat memicu ketidakstabilan sosial,” kata Arison.
Dengan koordinasi yang solid antar lembaga serta upaya intensif dalam memerangi hoaks dan menjaga netralitas ASN, Diskominfo Kepri optimistis bahwa Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Kepulauan Riau dapat terselenggara dengan lancar dan damai.
