KUTIPAN – Upaya pemerintah dalam memperkuat keamanan siber nasional semakin gencar, dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga. Beragam kebijakan strategis telah diluncurkan guna menciptakan kerangka kerja yang tangguh dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Eko Dono Indarto, mengungkapkan pentingnya kolaborasi menyeluruh antara berbagai sektor. “Pendekatan yang komprehensif dan kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menjaga ruang siber kita,” jelas Eko saat membuka Forum Koordinasi dan Konsultasi di Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Lebih jauh, Eko Dono menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, industri, komunitas, dan akademisi menjadi langkah krusial. “Pemerintah, industri, komunitas, dan akademisi harus saling bekerja sama dalam menjaga ruang siber kita,” tambahnya. Ia juga menekankan pentingnya deregulasi kebijakan serta penguatan melalui standarisasi dan sertifikasi.
Selain itu, Eko menyebutkan perlunya membangun cyber insurance serta memperkuat koordinasi antar lembaga guna menghapus ego sektoral yang selama ini menghambat upaya bersama. “Dengan adanya fleksibilitas dalam komunikasi dan koordinasi, kapabilitas nasional dalam menghadapi ancaman siber akan lebih optimal,” lanjutnya.
Langkah-langkah ini, menurut Eko, sangat krusial demi menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.
Forum ini mengangkat tema “Penguatan Kebijakan Keamanan Siber dalam Rangka Kedaulatan Digital Nasional”, bertujuan merumuskan langkah konkret untuk memperkuat keamanan siber di Indonesia.
“Forum semacam ini akan menjadi platform penting dalam membangun kebijakan keamanan siber yang lebih kuat untuk mewujudkan kedaulatan digital yang kita impikan,” jelas Eko.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi untuk memperkuat keamanan siber. Namun, Eko menekankan perlunya peningkatan dan penyesuaian berkelanjutan terhadap kebijakan yang ada, mengingat perkembangan teknologi dan ancaman siber yang terus berubah.
