KUTIPAN – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perikanan terus memaksimalkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.
Terbaru, Pemko Batam mengusulkan lima lokasi KNMP tahun 2026 kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dari lima usulan tersebut, dua lokasi berada di Kecamatan Bulang.
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto mengatakan, tim dari KKP bahkan telah turun langsung melakukan survei ke sejumlah lokasi yang diusulkan.
“(KNMP) di Pulau Bulang Lintan akan disurvei susulan,” ujar Yudi Admajianto, Selasa (19/5/2026).
Adapun lima lokasi usulan KNMP tersebut tersebar di beberapa wilayah pesisir Batam, yakni Kampung Bagang di Kecamatan Sei Beduk, Pulau Ngenang di Kecamatan Nongsa, Pulau Karas di Kecamatan Galang, serta Pulau Temoyong dan Pulau Bulang Lintang di Kecamatan Bulang.
Yudi menjelaskan, keputusan akhir terkait penetapan lokasi KNMP sepenuhnya berada di tangan KKP melalui Surat Keputusan Menteri.
“Melalui SK Menteri (KKP),” katanya.
Ia menambahkan, terdapat empat syarat utama dalam pengusulan Kampung Nelayan Merah Putih. Syarat tersebut meliputi jumlah nelayan, jumlah kapal penangkap ikan, ketersediaan lahan yang clear and clean, serta dukungan jaringan listrik di lokasi usulan.
Menurutnya, tim survei dari KKP akan memastikan seluruh syarat tersebut terpenuhi sebelum menetapkan lokasi pembangunan.
Tak hanya itu, lima usulan dari Batam juga menjadi bagian dari total 32 usulan KNMP yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepri kepada KKP dan telah memenuhi persyaratan awal untuk dilakukan survei lapangan.
Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menyatakan bahwa Pemprov Kepri akan mempercepat pembangunan 32 Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun 2026 mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Ansar usai mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam sebuah agenda di Kabupaten Bintan.
Ansar menilai program KNMP merupakan bagian dari program nasional yang harus segera direalisasikan demi mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
“Yang siap bangun ada 32 unit se-Kepri. Paling banyak di Natuna dan Lingga,” kata Ansar.
Ia juga menargetkan pembangunan 100 KNMP dari total usulan 173 unit yang diajukan di wilayah Kepri dapat segera terealisasi dalam waktu dekat.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Pemprov Kepri terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota hingga tingkat desa.
“Kepala desa dan dinas perikanan di masing-masing daerah sudah kita arahkan semua bekerja keras menyukseskan program (KNMP) ini,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, Pemprov Kepri juga menyiapkan strategi untuk mengatasi keterbatasan lahan dengan memaksimalkan ruang laut dan membangun akses penghubung antarwilayah.
Ansar menjelaskan, terdapat dua skema pembangunan KNMP yang telah disiapkan pemerintah. Untuk KNMP utama, anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp22 miliar per unit.
Sementara itu, KNMP penyangga mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp10 miliar hingga belasan miliar per unit.
Ia berharap program tersebut dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir di Provinsi Kepulauan Riau.
Laporan: Yuyun | Editor: Husni
