KUTIPAN – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, menginjakkan kaki di Kepulauan Riau pada Senin (27/10/2025). Kunjungannya bukan sekadar silaturahmi sambil menikmati angin laut Segantang Lada, melainkan untuk mempertegas kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam urusan hukum, imigrasi, hingga pemasyarakatan. Negara ini luas, dan koordinasi kadang seperti sinyal ponsel, kalau tidak diseragamkan, ya nyangkut.
Begitu tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, Menko Yusril langsung disambut Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Ketua TP-PKK Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari Ansar.
Penyambutan berlangsung penuh kehangatan. Bahkan, tanjak khas Melayu disematkan langsung sebagai bentuk penghormatan adat kepada tamu kehormatan. Tanjak itu bukan sekadar aksesoris, tapi simbol martabat, kebijaksanaan, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada siapa pun yang singgah di tanah Kepri.
Gubernur Ansar tampak berdiskusi cukup intens dengan Menko Yusril. Ia menilai kunjungan ini bukan hal sepele yang sekadar dicatat dalam buku tamu. Ada semangat besar untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan.
“Kami menyambut dengan penuh rasa hormat kedatangan Bapak Menteri Koordinator. Kehadiran beliau menjadi dorongan besar bagi kami untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor di bidang hukum, imigrasi, dan pemasyarakatan. Ini momentum penting untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan bagi masyarakat Kepri,” ujar Gubernur Ansar.
Ada banyak manfaat strategis yang dibawa dalam tas agenda Menko Yusril. Mulai dari mempererat sinergi layanan publik berbasis hukum, memperkuat pengawasan dan koordinasi imigrasi di wilayah perbatasan, hingga memastikan sistem pemasyarakatan terus dibenahi agar lebih manusiawi dan adaptif dengan reformasi nasional di bidang hukum dan HAM.
Apalagi Kepri adalah pintu gerbang negara. Kalau imigrasi lengah, bisa-bisa banyak yang numpang lewat tanpa mengetuk pintu. Maka koordinasi lintas sektor jadi kebutuhan mutlak, bukan tambahan opsional.
Harapan berikutnya: peningkatan perlindungan hukum untuk masyarakat pulau-pulau terluar Indonesia. Sebab, meski jauh dari pusat pusat kekuasaan, hak setiap warga tetap harus mendapatkan jaminan yang setara.
Turut hadir dalam penyambutan tersebut antara lain Kajati Kepri Jehezkiel Devy Sudarso, Kakanwil Kemenkumham Kepri Edison Manik, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, Kapolres Tanjungpinang Kombes Pol. Hamam Wahyudi, Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, serta sejumlah pimpinan OPD. Lengkap sudah pasukan penyambut tamu agung hari itu.
