KUTIPAN – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI menggelar sebuah side event yang merupakan bagian dari rangkaian Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB ke-57 di Markas PBB, Jenewa. Acara ini mengangkat tema “Peran Aktor Keagamaan dan Keyakinan dalam Memajukan Perdamaian dan Keadilan”.
Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Asisten Deputi (Asdep) Kerja Sama Multilateral Kemenko Polhukam, dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta Perwakilan Tetap RI di Jenewa, dan juga dihadiri oleh Joint Initiative for Strategic Religious Action (JISRA). Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Infopublik, Jumat (4/10/2024), dijelaskan bahwa acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen Indonesia di bidang HAM global.
Sebagai moderator dalam diskusi tersebut, Asdep Kerja Sama Multilateral, Adi Winarso, menyampaikan bahwa mempromosikan kebebasan beragama merupakan langkah strategis untuk menjaga perdamaian serta mengatasi intoleransi dan kebencian berbasis agama.
“Upaya ini juga bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di Dewan HAM PBB periode 2024-2026,” jelas Adi dalam sambutannya.
Dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 80 peserta, termasuk perwakilan dari berbagai negara, delegasi Sidang Dewan HAM, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil ini, Adi menekankan pentingnya melibatkan aktor agama, termasuk pemimpin agama perempuan dan pemuda, dalam mengatasi intoleransi.
Pertemuan ini juga menjadi ajang bagi Indonesia untuk menunjukkan berbagai praktik terbaik dalam menjaga kebebasan beragama. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menegakkan kebebasan berkeyakinan secara adil dan inklusif. Dalam kesempatan tersebut, Adi Winarso menambahkan bahwa diskusi ini memberikan peluang bagi berbagai pihak untuk berbagi pengalaman serta tantangan yang dihadapi dalam memperkuat hak asasi manusia, khususnya di bidang kebebasan beragama.
“Pertemuan ini juga membuka ruang dialog untuk menjalin kerja sama lebih erat antarnegara dalam memajukan hak asasi manusia,” lanjut Adi.
Dengan hadirnya para perwakilan internasional di sidang ini, Indonesia berharap dapat memperkuat posisinya sebagai negara yang aktif mempromosikan hak asasi manusia di kancah global. Side event ini juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kebebasan beragama dan toleransi sebagai salah satu pilar utama perdamaian dan keadilan global.
Acara ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi negara lain yang ingin meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di wilayahnya masing-masing.