KUTIPAN – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menegakkan hukum keimigrasian terhadap 5.564 warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran terkait keimigrasian sepanjang tahun 2024.
“Hasil dari pengawasan orang asing, terdapat 5.564 pelanggaran yang dilakukan penegakan hukum keimigrasian,” kata Agus dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Rabu (19/2/2025).
Rincian pelanggaran tersebut, terdiri dari 130 WNA yang dikenakan penegakan hukum pidana keimigrasian, dan 5.434 WNA dikenakan penegakan hukum administrasi keimigrasian (tindakan administratif keimigrasian/TAK). Empat besar TAK yang dilakukan adalah deportasi dan usulan penangkalan (2.564), kewajiban untuk tinggal di tempat tertentu (1.437), deportasi (1.406), serta tindakan keimigrasian lainnya (91).
Agus menyebutkan bahwa penegakan hukum keimigrasian pada 2024 mengalami peningkatan signifikan sebesar 124,13 persen dibandingkan tahun 2023. “Jumlah pelanggaran keimigrasian yang dikenakan penegakan hukum pidana keimigrasian pada 2023 sebanyak 58 WNA, dan pada 2024 meningkat menjadi 130 WNA,” paparnya.
Selain itu, Agus juga mencatat bahwa pelanggaran yang dikenakan penegakan hukum administrasi keimigrasian pada 2024 meningkat sebesar 62,16 persen, dari 3.351 WNA pada tahun 2023, menjadi 5.434 WNA pada 2024.
Terkait pengawasan, Agus melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan 12.489 kegiatan pengawasan terhadap WNA di Indonesia sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 1.630 kegiatan dilakukan di bawah kendali pusat, sementara 10.859 kegiatan dilakukan di bawah kendali satuan kerja.
Agus juga menyampaikan bahwa Kemen Imipas bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mencabut izin perusahaan dari 267 penanaman modal asing (PMA) di Bali. Langkah ini diambil untuk mendorong kepatuhan investasi dan mencegah dampak negatif PMA terhadap ekonomi dan masyarakat lokal.
“Atas upaya pencabutan tersebut, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM melaksanakan operasi Bumi Putera untuk mengevaluasi status keimigrasian para WNA tersebut,” kata Agus.
