KUTIPAN – Ada satu kabar menarik dari ranah perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang menyiapkan sebuah langkah yang bisa dibilang cukup strategis, pembentukan kantor bersama di Kota Tanjungpinang.
Bukan sekadar kantor biasa, tapi sebuah Project Management Office (PMO)—semacam markas koordinasi yang tujuannya menyatukan irama antara kebijakan pusat dengan prioritas pembangunan daerah.
Rencana ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana, kepada Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dalam pertemuan di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis (6/11/2025).
Dalam kesempatan ini, rombongan turut melibatkan Lukita Dinarsyah Tuwo dari Sekretariat Transformasi Ekonomi Indonesia, serta jajaran Pemprov Kepri seperti Pj Sekda Kepri Luki Zaiman Prawira, Kepala Bappeda Kepri Aries Fhariand, dan Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari.
Eka Chandra menjelaskan bahwa pendirian PMO ini dimaksudkan sebagai ruang bersama untuk memastikan setiap program pembangunan tidak berjalan seperti “jalan masing-masing”. Semua harus selaras: pusat punya agenda nasional, daerah punya kebutuhan lokal dan PMO-lah yang menjahitnya agar tidak saling tindih.
“Kantor bersama ini akan menjadi wadah untuk menyinergikan program-program strategis yang diusulkan pemerintah daerah dengan program unggulan dari pemerintah pusat. Melalui PMO, kita ingin memastikan agar tidak ada lagi hambatan dalam proses perencanaan, sinkronisasi, dan pelaksanaan program di lapangan,” ujar Eka.
Ia menekankan bahwa pendekatan kolaboratif seperti ini selaras dengan arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menguatkan integrasi pembangunan antara pusat dan daerah. Ibarat satu kapal besar, semua nakhoda perlu membaca peta yang sama kalau tujuan akhirnya ingin sampai di pelabuhan pertumbuhan ekonomi yang merata.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan dukungan penuhnya. Ia melihat langkah ini sebagai bukti bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian besar kepada Kepri—wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara, sehingga posisinya strategis baik secara ekonomi maupun geopolitik.
“Pemerintah Provinsi Kepri selalu berkomitmen mendukung penuh program pemerintah pusat. Kami menyambut baik rencana Bappenas untuk membuka kantor bersama di Tanjungpinang karena hal ini akan semakin memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor,” ujar Gubernur Ansar.
Sebagai tindak lanjut, Ansar menawarkan Gedung Bintan Expo di Jalan Basuki Rahmat sebagai kandidat lokasi kantor bersama tersebut.
“Gedung tersebut juga akan digunakan sebagai kantor Satgas BGN dan Satgas Koperasi Merah Putih, sehingga bisa menjadi pusat aktivitas strategis yang terintegrasi,” tambahnya.
Kalau jadi terealisasi, Bintan Expo bukan lagi sekadar gedung kosong yang sesekali dipakai pameran, tetapi berubah menjadi semacam “ruang kendali pembangunan Kepri”. Tidak hanya simbol kolaborasi, tapi juga wadah yang mempercepat kerja-kerja teknis di lapangan.
