KUTIPAN – Skandal pemalsuan sertifikat tanah kembali mencuat, kali ini melibatkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Kasus ini semakin memperburuk citra dugaan praktik mafia tanah yang semakin marak di Indonesia.
Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan bahwa Arsin tidak sendirian dalam kasus ini. Tiga orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni UK, Sekretaris Desa Kohod, serta SP dan CE yang berperan sebagai penerima kuasa.
“Modusnya adalah mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman dan permohonan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, yang akhirnya menerbitkan 260 Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama warga Kohod,” jelas Djuhandhani, Selasa (18/2/2025).
Menurut Djuhandhani, para tersangka diduga telah melakukan pemalsuan berbagai dokumen penting, seperti girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, dan surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat. Pemalsuan ini dilakukan sejak Desember 2023 hingga November 2024.
Bareskrim Polri juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk 263 warkat yang kini dikirim ke laboratorium forensik untuk diuji keabsahannya. Selain itu, pada penggeledahan yang dilakukan pada Senin (10/2), penyidik menyita berbagai alat yang diduga digunakan dalam pemalsuan dokumen tanah, termasuk printer, layar monitor, keyboard, dan stempel sekretariat Desa Kohod.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan seorang pejabat desa dan semakin memperlihatkan betapa luasnya jaringan mafia tanah yang merugikan masyarakat. Polisi terus mendalami kasus ini dan memastikan penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
