KUTIPAN – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di sektor pariwisata dan pertambangan melalui Operasi Gabungan Wira Waspada di Bali dan Maluku Utara.
Operasi ini berlangsung dalam dua tahap, yakni pada 14–17 Januari 2025 dan 17–21 Februari 2025, dengan pengawasan langsung di lapangan. Kegiatan ini melibatkan Kantor Imigrasi di wilayah terkait serta instansi terkait.
Di Bali, Ditjen Imigrasi bekerja sama dengan kepolisian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengawasi lokasi-lokasi dengan konsentrasi WNA tinggi.
Tim gabungan menindak WNA yang dijamin oleh perusahaan yang telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada 1 November 2024.
Pada tahap pertama Operasi Wira Waspada, Ditjen Imigrasi memeriksa 267 Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah dicabut NIB-nya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 74 PMA di Bali masih tercatat sebagai penjamin bagi 126 WNA.
Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa 15 WNA telah dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan, sementara 111 WNA lainnya masih dalam proses tindakan serupa.
Pada tahap kedua, tim berhasil mengamankan 186 WNA yang disponsori oleh 86 PMA bermasalah. Saat ini, mereka masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap 208 WNA yang dijamin oleh 43 perusahaan yang diduga fiktif, dengan 48 di antaranya telah dideportasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyatakan bahwa mayoritas WNA yang dikenai tindakan keimigrasian berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Pakistan, India, dan Australia, dengan bidang usaha yang meliputi perdagangan dan konsultasi.
Hingga kini, pemeriksaan terhadap WNA yang dijamin oleh perusahaan bermasalah masih berlangsung.
“Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan tersebut adalah karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi minimal Rp10 miliar, sehingga dana investasi yang masuk ke Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.
Sementara itu, operasi di sektor pertambangan di Maluku Utara juga tengah berlangsung. Imigrasi memeriksa 4.656 WNA asal RRT dari 74 perusahaan, dan menemukan 41 WNA dari lima perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian.
“Untuk memastikan setiap WNA mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku, Operasi Wira Waspada akan terus dilakukan secara berkelanjutan di seluruh Indonesia, terutama di wilayah dengan aktivitas WNA yang tinggi,” ujar Godam.
Makna Operasi Wira Waspada
Operasi Wira Waspada mengusung semangat baru dalam penegakan hukum keimigrasian. Nama Wira Waspada berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Wira (वीर) yang berarti berani, kuat, dan berjiwa nasionalis, serta Waspada (वद) yang bermakna siap siaga, berhati-hati, serta mengutamakan keselamatan dan profesionalisme dalam bertugas.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan keberadaan WNA di Indonesia memberikan manfaat bagi negara.
“Imigrasi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif. Kami tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar aturan dan mengancam ketertiban,” tegas Agus
