Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Regional pada Senin, 13 November 2023. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kota Tanjungpinang.
Workshop ini dihadiri oleh Inspektorat dan Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa dari 5 Kabupaten se-Kepri. Empat narasumber hadir dalam diskusi panel, dengan Sekdaprov Kepri Adi Prihantara sebagai moderator.
Materi yang dibahas meliputi, Pencegahan Korupsi dalam Penggunaan APBDes yang dipresentasikan oleh Asisten Bidang Intelijen Kejati Kepri, Tengku Firdaus.
Kemudian, Pengembangan Ekonomi Desa melalui Peningkatan Peran BUMDesa, materi disampaikan oleh Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT, Syahrul.
Lalu, Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa dipresentasikan oleh Kepala Bidang PPA II Kanwil Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Anisah Alfada.
Dan Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa, materi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Mardiyanto Arif.
Gubernur Ansar menekankan strategi pembangunan desa yang berkelanjutan melalui Sustainable Development Goals Desa (SDG’s Desa). Pembangunan desa diarahkan pada 18 bidang fokus Pembangunan untuk mendukung tujuan SDG’s Desa.
“Percepatan pencapaian tujuan SDG’s Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa,” kata Ansar.
Gubernur Ansar menyebutkan bahwa pemerintah pusat pada tahun 2023 mengalokasikan dana desa sebesar Rp70 triliun untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia. Di Provinsi Kepulauan Riau, 275 desa mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp. 226 miliar.
“Khusus lingkup Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 275 desa yang tersebar pada lima Kabupaten dengan nilai total alokasi dana desa sebesar Rp226 miliar,” imbuh Gubernur Ansar.
Seluruh upaya tersebut merupakan implementasi Nawacita Presiden Jokowi yang kedua, yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.”
“Karena dengan desa yang kuat, akan melahirkan kabupaten yang kuat, provinsi yang kuat, hingga sampai pada negara yang kuat dan tangguh” katanya.
Acara juga mencakup penandatanganan Komitmen Bersama Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa oleh Inspektur Daerah dan Kepala Dinas PMD dari 5 Kabupaten Se-Kepri. Komitmen bersama ini melibatkan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa dengan kerjasama, tanggung jawab penuh, dan dukungan saling mendukung.
