KUTIPAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda dan jajaran kabupaten/kota di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Jumat (12/9). Rapat yang dipimpin Gubernur Ansar Ahmad ini membahas capaian pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan langkah dengan program prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Ansar menegaskan pentingnya dukungan kabupaten/kota agar program pusat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kepri.
Dalam rapat, Ansar hadir bersama Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura dan Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan. Hadir pula Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, Danrem 033/WP Brigjen TNI Bambang Herqutanto, Kabinda Kepri Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Danlanud RHF Kolonel PNB Rony Widodo, serta para bupati dan wali kota.
“Rakor ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi antarinstansi dan menyusun langkah konkret. Kita ingin seluruh kebijakan daerah sejalan dengan Asta Cita Presiden. Dukungan nyata kabupaten/kota akan memastikan program pusat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kepri,” ujar Ansar.
Kepri mencatat pertumbuhan ekonomi 7,14 persen pada triwulan II 2025, lebih tinggi dari capaian nasional. Sektor pengolahan, konstruksi, dan transportasi menjadi penopang utama. Inflasi terjaga di level 2,19 persen, masih sesuai target nasional. Namun, disparitas harga bahan pokok di pulau-pulau terluar masih menjadi pekerjaan rumah akibat tingginya biaya distribusi.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepri melaporkan stok pangan aman: beras 4.863 ton, gula 217 ton, minyak goreng 1.890 ton, dan ayam ras 784 ton. Ketersediaan ini dinilai cukup hingga beberapa bulan mendatang, meski distribusi ke wilayah Natuna dan Anambas masih jadi tantangan.
Pemprov Kepri menekankan dukungan pada tiga program utama Asta Cita: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan pembangunan tiga juta rumah.
MBG: dialokasikan anggaran APBD untuk dapur layanan gizi dan satgas daerah. Program menyasar siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita non-PAUD.
KDMP: sudah terbentuk 419 koperasi desa/kelurahan, baru 157 melaporkan operasionalisasi aset. Pemerintah mendorong koperasi jadi penggerak ekonomi desa dengan dukungan Himbara.
Tiga Juta Rumah: keterbatasan anggaran jadi hambatan. Pemda diminta sinergi dengan BPS mendata rumah tak layak huni serta memanfaatkan CSR. Insentif berupa pembebasan BPHTB dan retribusi PBG disiapkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Menutup rapat, Ansar menekankan pentingnya implementasi di lapangan. “Kita ingin program nasional mendapat porsi implementasi yang tepat di Kepri. Dengan komitmen bersama, MBG bisa berjalan baik, koperasi tumbuh sehat, dan masyarakat di pulau-pulau menikmati rumah layak huni,” ucapnya.
Kesepakatan rapat mencakup percepatan pembentukan Pokja MBG, penguatan distribusi pangan ke pulau terluar, serta integrasi data kebutuhan rumah layak huni di kabupaten/kota.
