KUTIPAN – BBM subsidi itu seperti cinta harus sampai ke yang benar-benar berhak. Tapi sering kali, ia nyasar. Kadang bukan karena tak tahu arah, tapi karena kurang pengawasan. Di sinilah letak pentingnya kerja sama.
Selasa, 22 Juli 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sepakat memperkuat sinergi. Bukan lewat seremoni belaka, tapi lewat tanda tangan nyata: MoU dan PKS soal pengawasan distribusi BBM.
Penandatanganan itu dilakukan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dan Kepala BPH Migas, Erika Retnowati. Lokasinya di Harper Premier Hotel, Kota Batam. Disaksikan oleh para OPD dan Komite BPH Migas—sebuah kolaborasi resmi yang tak hanya sekadar simbolis.
Fokusnya dua: pengawasan Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti solar, dan BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti pertalite. Tujuannya, agar bahan bakar murah ini benar-benar sampai ke tangan rakyat yang membutuhkan.
“Sejak kerja sama ini dimulai pada tahun 2022, telah banyak hasil luar biasa yang dicapai dalam menjawab berbagai tantangan, khususnya terkait penyaluran dan pendistribusian BBM yang tepat sasaran kepada konsumen yang berhak menerimanya,” ujar Gubernur Ansar.
Dan bukan hanya bicara, kerja samanya benar-benar dipenuhi aksi. Mulai dari surat edaran, tim koordinasi distribusi BBM, hingga implementasi fuel card di SPBU untuk mengontrol volume pembelian.
Ada juga monitoring lapangan, pemantauan SPBU dan APMS, serta penindakan jika ada pelanggaran. Semua ini dirancang bukan hanya agar tertib, tapi juga agar adil.
“Termasuk pengawasan lapangan bersama, pengendalian konsumsi berlebih, dan indikasi penyimpangan distribusi BBM,” lanjut Ansar Ahmad.
Erika Retnowati dari BPH Migas menyambut baik langkah ini. Ia bilang, Pemda adalah pihak yang paling tahu siapa konsumennya. Maka verifikasi, surat rekomendasi, hingga surat identitas untuk beli BBM subsidi, harus disokong penuh oleh pemerintah daerah.
“Provinsi Kepri menjadi proyek percontohan nasional karena dinilai selalu proaktif,” puji Erika. Ia mengacu pada penghargaan BPH Migas Award yang Kepri raih dua tahun berturut-turut.
Jadi kalau BBM subsidi selama ini seperti harta karun yang selalu diburu tapi sulit didapat, di Kepri, peta dan penjaganya sudah jelas. Tinggal memastikan semua pihak tetap jujur dan waspada.
Lapoan: Seka
Editor: Fikri
Foto: Diskominfo
Artikel ini merupakan rilis/laporan wartawan yang telah dikemas ulang dengan gaya penulisan media Kutipan, tanpa mengurangi substansi informasi.
