KUTIPAN – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025 sebagai langkah nyata meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.
Acara ini berlangsung di ruang rapat Dinas Kesehatan pada Selasa (26/08/2025) dan menghadirkan perangkat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, pimpinan rumah sakit, camat, lurah, organisasi masyarakat, hingga media lokal.
Forum ini menjadi sarana komunikasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sekaligus wadah terbuka untuk menyampaikan kritik, saran, maupun masukan terkait pelayanan publik.
Evaluasi yang dilakukan di forum ini bertujuan mengidentifikasi hambatan, merumuskan solusi, serta memperkuat komitmen bersama demi mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Plt Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota Tanjungpinang, dr. Muhamad Paisal, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar seremoni.
“Forum Konsultasi Publik ini sangat penting karena dari sini kita dapat melihat langsung kebutuhan dan tantangan di lapangan. Dari hasil diskusi, dua rekomendasi utama yang akan segera kita tindaklanjuti adalah pengembangan sistem layanan berbasis digital guna memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, serta percepatan program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di 10 kelurahan di Kota Tanjungpinang,” ujarnya.
Menurut Paisal, kedua program itu menjadi prioritas karena menyangkut langsung kualitas hidup masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya partisipasi semua pihak.
“Tanpa partisipasi aktif masyarakat, sehebat apapun program yang kita susun tidak akan berjalan maksimal. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung pengembangan layanan digital dan mendukung penuh gerakan Stop BABS di lingkungan masing-masing,” tambahnya.
