KUTIPAN – Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan yang menggembirakan, sebagaimana diungkapkan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh BKKBN Kepri di Tanjungpinang, Senin (19/8). Berdasarkan data terbaru, angka prevalensi stunting di tingkat provinsi mengalami penurunan dari 17,6% pada tahun 2021 menjadi 15,4% pada tahun 2022. Penurunan yang cukup signifikan juga tercatat di beberapa kabupaten dan kota.
Kabupaten Karimun menjadi salah satu wilayah dengan penurunan prevalensi stunting terbesar, dari 17,6% pada tahun 2021 menjadi 13,3% pada tahun 2022. Kota Tanjungpinang juga berhasil menurunkan angka stunting dari 18,8% pada tahun 2021 menjadi 15,7% pada tahun 2022.
Kepulauan Anambas mencatatkan penurunan prevalensi yang tajam, dari 21,7% pada tahun 2021 menjadi 14,0% pada tahun 2022. Demikian juga dengan Kabupaten Lingga dan Natuna yang mencatatkan penurunan signifikan. Lingga berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 25,4% pada tahun 2021 menjadi 18,9% pada tahun 2022, sementara Natuna mencatatkan penurunan dari 18,0% pada tahun 2022 menjadi 16,1% pada tahun 2023.
Namun, tidak semua kabupaten/kota mengalami penurunan. Kota Batam, misalnya, justru mengalami peningkatan prevalensi stunting, dari 15,2% pada tahun 2022 menjadi 16,1% pada tahun 2023. “Kenaikan ini menjadi perhatian serius, terutama di daerah urban seperti Batam, di mana tantangan penanganan stunting berbeda dengan daerah lainnya,” ujar Hasan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menilai kenaikan ini sebagai sinyal untuk memperkuat program-program penanganan stunting di Batam. “Kami akan terus memperkuat upaya intervensi, terutama di Batam, untuk memastikan angka stunting tidak kembali naik,” lanjut Hasan.
Hasan juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri tetap berkomitmen penuh dalam menurunkan prevalensi stunting melalui berbagai program intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan. “Kami fokus pada program peningkatan gizi melalui PMT, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pelaksanaan pengukuran dan surveilans secara berkala,” jelasnya.
Selain itu, Hasan menyoroti pentingnya pencegahan stunting dari akar masalahnya. “Kami memprioritaskan peningkatan kualitas sanitasi, akses air bersih, serta edukasi gizi bagi ibu hamil dan keluarga. Kami ingin memastikan penurunan ini tidak hanya sementara, tetapi berkelanjutan,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Kepri juga memperkuat koordinasi antar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai tingkatan, dengan memberikan perhatian khusus kepada keluarga berisiko tinggi. “Sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat adalah kunci dalam menurunkan angka stunting di Kepri,” ujar Hasan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, melalui Hasan, menyampaikan apresiasinya atas kerja keras semua pihak yang terlibat dalam menurunkan angka stunting di Kepulauan Riau. Dengan hasil yang mulai terlihat di sebagian besar wilayah, Pemerintah Provinsi Kepri optimis dapat mencapai target penurunan prevalensi stunting hingga 10,20% pada tahun 2024.
“Dengan upaya yang berkelanjutan, kami berharap dapat menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi dengan penanganan stunting terbaik di Indonesia. Ini penting untuk memastikan masa depan generasi muda Kepri yang lebih sehat dan berkualitas,” pungkas Hasan
