KUTIPAN – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI telah resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, setelah mereka terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).
Keputusan ini diumumkan oleh Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan tujuh perkara di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Jumat (28/2/2025). Sidang ini mengabulkan sebagian permohonan dari mantan calon Wakil Wali Kota Banjarbaru, Said Abdullah, yang telah memberikan kuasa kepada Syarifah Hayana, Abdul Hanap, dan Daldiri untuk mengajukan aduan.
“Mengabulkan permohonan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi penghentian tetap kepada teradu,” kata Heddy dalam keterangannya.
Keempat komisioner yang diberhentikan tetap dari jabatannya di KPU Banjarbaru tersebut adalah Dahtiar (Ketua merangkap anggota KPU Kota Banjarbaru), Resty Fatma Sari, Normadina, dan Hereyanto (anggota KPU Kota Banjarbaru). Sementara itu, Haris Fadhillah yang juga anggota KPU Banjarbaru mendapat sanksi peringatan keras sebagai Teradu V.
“Keputusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan dan memerintahkan badan pengawas pemilihan umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” ungkap Heddy.
Said Abdullah, yang merupakan salah satu calon Wakil Wali Kota Banjarbaru dalam Pilkada 2024, sebelumnya diputuskan oleh KPU Banjarbaru untuk tidak dapat melanjutkan partisipasinya dalam kontestasi tersebut.
