KUTIPAN – Hari Rabu (16/4/2025) kemarin, suasana di Balairungsari Batam agak beda dari biasanya. Kali ini bukan buat seminar atau seremonial biasa. Tapi BP Batam turun langsung ngajak ngobrol para pelaku usaha.
Judulnya resmi: Sosialisasi Program Kerja BP Batam 2025–2029, tapi isinya lebih mirip forum curhat plus janji-janji baru.
Acara ini dihadiri lengkap. Dari Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, hingga jajaran deputi. Di hadapan para pengusaha Batam, mereka mencoba menjawab tantangan: gimana caranya bikin Batam makin ramah investasi, tanpa bikin pengusaha sakit kepala ngurus perizinan.
“Kita semua punya tanggung jawab membawa perubahan bagi Batam agar perkembangannya semakin hebat dan dahsyat,” ucap Amsakar, penuh semangat nasionalisme lokal.
Misi utama mereka sederhana tapi berat: bikin Batam makin menarik buat investor. Tapi bukan cuma lewat brosur cantik atau tagline bombastis. Mereka ingin dunia usaha ikut nimbrung sejak dari tahap perencanaan.
Amsakar menyebut pendekatan ini sebagai perencanaan partisipatif, yang artinya:
“Kami enggak mau kerja sendiri-sendiri. Kami mau ajak profesional, pelaku usaha, sampai masyarakat buat duduk bareng ngerancang Batam lima tahun ke depan.”
Tapi janji tanpa eksekusi ya cuma akan jadi meme politik. Maka dari itu, BP Batam mulai fokus ke hal yang paling sering bikin pelaku usaha tepuk jidat: perizinan.
“Kami juga telah membahas sejumlah prioritas, termasuk percepatan pengurusan perizinan,” ujar Amsakar.
“Seluruh penyelenggaraan harus mengacu pada NSPK.”
(NSPK itu singkatan dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, bagi yang belum sempat googling.)
Tapi bukan cuma kepala BP Batam yang bicara. Li Claudia Chandra, wakilnya, juga ikut menenangkan hati para pengusaha yang mungkin trauma masa lalu soal izin.
“Kami tidak ingin lagi mendengar investasi terhambat karena proses perizinan yang rumit,” tegas Li Claudia.
“Kalau ada kendala, sampaikan. Kami buka ruang komunikasi selebar-lebarnya.”
Pesan Li Claudia sederhana:
Kalau pengusaha datang dengan niat baik, jangan disambut dengan birokrasi berbelit.
Dan kalau ada oknum yang bikin ribet, jangan diem aja.
Acara ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Kepri dan Kota Batam. Komplet. Artinya, sinyal dari pemerintah cukup jelas: semua pengen Batam ini jadi daerah investasi unggulan, bukan daerah unggulan ribet.
Sebagai catatan, BP Batam juga menyebut Panduan Rancang Kota (PRK) sebagai acuan utama. Supaya pembangunan nggak cuma asal bangun, tapi terarah dan sesuai rencana besar jangka panjang.
Laporan: Yuyun
