KUTIPAN – Tak banyak yang tahu kalau Kepulauan Riau punya enam titik labuh jangkar strategis. Tapi Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, tahu betul apa yang bisa digali dari situ. Dan Kamis, 24 Juli 2025, ia duduk bareng banyak pejabat dari berbagai instansi di Ruang Rapat Marketing Center BP Batam. Bukan buat seremoni, tapi untuk satu tujuan: menyepakati rencana aksi nyata.
Maksudnya? Ya tentu saja biar laut Kepri tak cuma jadi jalur lewat kapal asing, tapi juga menghasilkan penerimaan negara. Khususnya dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lewat layanan labuh jangkar.
“Keberadaan titik-titik labuh jangkar ini merupakan potensi besar. Sebagiannya telah dikelola oleh Kementerian Perhubungan, dan sebagian lagi oleh Pemerintah Provinsi melalui BUMD Kepri. Sudah saatnya potensi ini dioptimalkan secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah,” ujar Nyanyang.
Yang duduk di rapat itu bukan orang sembarangan. Ada perwakilan KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, TNI AL, Kejaksaan Tinggi Kepri, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Belum lagi BP Batam, Pelabuhan Kepri, dan Kadin Batam. Satu meja, satu wacana besar: laut Kepri harus bisa menghasilkan lebih dari sekadar pemandangan.
Rapat ini juga jadi momentum buat mengingatkan bahwa urusan labuh jangkar nggak bisa dikelola ego sektoral. Perlu sinergi. Perlu koordinasi. Perlu SOP. Dan lebih dari itu: perlu komitmen.
“Melalui rakor ini, kita perlu menyepakati rencana aksi nyata. Mulai dari penguatan koordinasi antara BUP PT Pelabuhan Kepri dan BP Batam, hingga kolaborasi menyeluruh antar stakeholder maritim, termasuk unsur CIQP (Customs, Immigration, Quarantine, and Port Authority),” tegas Nyanyang.
Salah satu usulan yang cukup nendang adalah soal SOP pengelolaan. Harus ada pendampingan hukum dari kejaksaan, penunjukan PIC (person in charge) dari tiap instansi, dan yang penting: SOP jangan hanya tertulis, tapi juga dilaksanakan.
“Tak kalah penting, kita harus merumuskan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan, serta menyepakati mekanisme kerja sama antar pihak. Semua langkah ini penting agar potensi penerimaan benar-benar dapat direalisasikan,” lanjutnya.
Laksamana TNI (Purn) Marsetio, yang sekarang jadi Penasehat Gubernur, menambahkan catatan penting: urusan labuh jangkar ini harus berjalan bareng pengembangan sektor maritim lainnya. Misalnya pemanfaatan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka dan Selat Singapura. Belum lagi agenda besar seperti Rempang Eco City, wisata bahari, sekolah unggulan, hingga eksplorasi migas Natuna.
“Kepulauan Riau harus melihat pengelolaan laut dan kawasan perairannya sebagai kekuatan ekonomi utama. Kita butuh akselerasi lintas sektor yang nyata,” katanya.
Jika semua rencana ini bukan cuma jadi bahan rapat, Kepri punya peluang besar menjadi jantung maritim Indonesia—bukan sekadar tempat kapal numpang lewat.
Laporan: Erika
Editor: Fikri
Foto: Diskominfo
Artikel ini merupakan rilis/laporan wartawan yang telah dikemas ulang dengan gaya penulisan media Kutipan, tanpa mengurangi substansi informasi.
