KUTIPAN – Bayangkan skenario begini: anak-anak sekolah bisa makan bergizi tanpa harus memikirkan biaya. Nggak cuma mimpi, Pemerintah Kota Tanjungpinang ternyata sedang menyiapkan jalannya. Lima titik lokasi sudah diusulkan untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Tapi jangan langsung senang dulu. Uangnya bukan dari APBD secara langsung.
Ya, ini bukan proyek yang tinggal tunjuk lalu dibangun pakai duit pemerintah. Justru, ada pendekatan yang agak beda kali ini. Pemko Tanjungpinang, lewat Sekretaris Daerah-nya Zulhidayat, menyatakan kalau mereka memilih untuk membuka peluang kolaborasi. Terutama dengan pihak ketiga, baik itu swasta maupun lembaga lain yang mau ikut gotong royong.
“Ada lima lokasi milik pemerintah yang kami usulkan. Kami siapkan lahannya, dan jika ada pihak ketiga yang bersedia menjadi pelaksana, pembangunan serta tata kelolanya bisa dilakukan oleh mereka. Saat ini tahapnya baru sampai di situ,” ujar Zulhidayat, Kamis (8/5/2025).
Kata kuncinya di sini: “bekerja sama.” Pemerintah lokal memang tidak menyediakan dana pembangunan langsung dari APBD. Bukan karena pelit, tapi karena pola kolaborasi dianggap lebih fleksibel dan realistis. Daripada menunggu anggaran turun dan birokrasi selesai, lebih baik membuka peluang seluas-luasnya kepada investor sosial—mereka yang mau menanamkan dana, tapi demi manfaat publik.
“Biasanya pihak ketiga cukup berat untuk berinvestasi jika harus menanggung pengadaan lahan. Karena itu lahannya kami siapkan. Sebaran dan jangkauan lokasi juga sudah kami petakan. Pembangunan fisik sekaligus pembiayaannya kami buka untuk pihak ketiga, bekerja sama dengan pihak BGN,” tambah Zulhidayat.
Logika yang dipakai cukup masuk akal. Tanah sering jadi beban besar dalam investasi sosial. Jadi kalau lahannya sudah ready, pihak ketiga tinggal fokus bangun fisiknya. Apalagi kalau BGN (Badan Gizi Nasional) ikut turun tangan, urusan teknis dan standarisasi bakal lebih terarah.
Walaupun begitu, ini bukan berarti Pemko lepas tangan. Di sisi anggaran, meski belum ada program MBG yang secara eksplisit muncul dalam struktur APBD, ada cadangan dari pos Belanja Tak Terduga (BTT). Ibarat tabungan darurat, dana BTT ini siap dipakai untuk menutup kebutuhan awal jika program tiba-tiba sudah bisa jalan.
Namun tetap saja, realisasi program ini akan sangat bergantung pada respon dari dua pihak: Badan Gizi Nasional dan calon mitra swasta. Tanpa dua elemen itu, lima lahan yang sudah disiapkan mungkin hanya akan jadi lapangan kosong yang ditumbuhi rumput dan niat baik.
Maka wajar jika publik dibuat bertanya: seberapa cepat dan serius program ini bisa jalan? Dan lebih penting lagi: siapa yang cukup peduli (dan mampu) untuk mengucurkan dana membangun dapur bergizi gratis?
Karena yang jelas, kalau urusannya hanya mengandalkan “semangat kolaborasi” tanpa insentif nyata, program sosial sebagus apa pun sering kali mentok di niat.
Editor: Fikri Laporan ini merupakan rilis/laporan wartawan yang telah dikemas ulang dengan gaya penulisan Kutipan.
