KUTIPAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau merilis data inflasi September 2024 pada Selasa (1/10) di Kantor BPS Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, hadir bersama Kepala BPS Kepri, Margaretha Ari Anggorowati, untuk memaparkan capaian terbaru terkait stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di wilayah tersebut.
Menurut Margaretha, inflasi di Provinsi Kepri tercatat sebesar 2,53% secara tahunan (year-on-year/y-o-y), yang masih berada dalam rentang target nasional sebesar 2,5% ± 1,0%. Ia menyatakan bahwa angka ini menunjukkan kondisi ekonomi yang stabil di tengah berbagai tantangan harga bahan pokok. “Inflasi yang terkendali ini merupakan hasil dari pengelolaan harga yang efektif, terutama pada bahan-bahan pokok dan sektor transportasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, inflasi bulanan (month-on-month/m-o-m) Kepri pada September 2024 juga mencatat kenaikan tipis sebesar 0,14% dibandingkan Agustus 2024. Hal ini menandakan stabilitas harga yang tetap terjaga dari bulan ke bulan. “Stabilitas ini memberikan sinyal positif tentang daya beli masyarakat yang masih terjaga dengan baik,” tambah Margaretha.
Kota Batam mencatat inflasi tahunan tertinggi di Kepri pada September 2024, mencapai 2,76% y-o-y, sementara inflasi bulanan di Batam juga cukup stabil dengan kenaikan sebesar 0,18%. Indeks Harga Konsumen (IHK) Batam berada di angka 106,66, menunjukkan daya beli masyarakat yang kuat di kota industri ini.
Di sisi lain, Tanjungpinang justru mengalami penurunan harga pada bulan yang sama dengan inflasi bulanan sebesar -0,05% (m-o-m). Ini menempatkan tingkat inflasi tahunan Tanjungpinang pada posisi 1,36% y-o-y. Nilai IHK di Tanjungpinang sendiri tercatat sebesar 104,74, lebih rendah dibandingkan Batam, mencerminkan adanya dinamika ekonomi yang berbeda antara kedua kota utama di Provinsi Kepulauan Riau.
Kabupaten Karimun juga menunjukkan tren inflasi yang stabil dengan inflasi bulanan sebesar 0,02% dan tahunan sebesar 2,04%. Nilai IHK Karimun yang berada di posisi 105,50 memperlihatkan pola perkembangan harga yang relatif stabil. “Stabilitas harga di Karimun ini didorong oleh efektivitas kebijakan distribusi bahan pokok dan transportasi yang berjalan dengan baik,” jelas Margaretha.
Kenaikan inflasi tahunan sebesar 2,53% di Kepri ini terutama dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau, yang mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,46% y-o-y. Peningkatan harga beras mencapai 8,05%, serta lonjakan harga cabai merah sebesar 2,51%, menjadi kontributor utama dalam kelompok ini. Namun, beberapa komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai hijau justru mengalami deflasi, mencerminkan kondisi pasokan yang lebih baik dibandingkan komoditas lainnya.
Selain itu, sektor transportasi juga turut memberikan pengaruh signifikan terhadap inflasi umum, dengan kenaikan sebesar 3,39% y-o-y. Kenaikan tarif angkutan udara yang mencapai 11,58% memberikan andil sebesar 0,18% pada inflasi keseluruhan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, menyampaikan apresiasinya atas kerja keras berbagai pihak dalam mengelola inflasi di provinsi ini. “Keberhasilan ini adalah bukti komitmen kita bersama dalam menjaga kestabilan harga dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Selain pengendalian inflasi, rilis BPS juga menyoroti sektor pertanian yang menunjukkan perkembangan yang beragam. Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Kepri tercatat berada pada angka 104,74. Meski mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, NTP ini masih menunjukkan potensi sektor hortikultura yang kuat. Margaretha menambahkan bahwa subsektor hortikultura dan perikanan telah menunjukkan kinerja yang cukup stabil dan dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan inflasi yang terkendali dan perekonomian yang stabil, diharapkan Provinsi Kepulauan Riau dapat terus menjaga tren positif ini hingga akhir tahun 2024. Pemerintah daerah juga akan terus memantau perkembangan harga dan melakukan langkah-langkah antisipatif agar inflasi tetap terkendali, serta menjaga kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
