KUTIPAN – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong badan usaha transportasi perkeretaapian, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI), untuk mulai menerapkan sistem digitalisasi terintegrasi dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, mengatakan langkah ini penting agar distribusi BBM subsidi makin tepat sasaran. Hal ini ia sampaikan dalam keterangan resminya pada Sabtu (26/4/2025).
“Dalam menyongsong asersi nozzle, yaitu pendistribusian BBM subsidi untuk PT KAI, harus melalui sistem digitalisasi. BPH Migas selalu mendorong kepada konsumen pengguna, terutama KAI, untuk menggunakan sistem yang terdigitalisasi dan terintegrasi nantinya,” ujarnya saat meninjau Depo Lokomotif Sidotopo, Surabaya, Rabu (23/4/2025).
Halim menambahkan, kunjungan itu merupakan bagian dari upaya bersama BPH Migas dan para stakeholder untuk memastikan bahwa BBM subsidi bisa disalurkan secara tepat guna, tepat sasaran, dan tepat volume.
“Di sini, kami melihat fasilitas yang dimiliki oleh KAI dan potensi pengembangan ke depannya sehubungan dengan menggunakan sistem digitalisasi dan asersi pendistribusian BBM subsidi, khususnya solar subsidi di ujung nozzle,” jelasnya.
Ke depan, BPH Migas akan mengembangkan sistem digitalisasi terintegrasi bersama PT Pertamina Patra Niaga dan KAI, demi meningkatkan akurasi pemanfaatan BBM subsidi.
“Pengembangan sistem digitalisasi mempermudah monitoring penggunaan BBM subsidi setiap saat, sehingga jika ada lonjakan ataupun penurunan penggunaan BBM subsidi akan termonitor dengan baik. Sebagai contoh, jika ada penambahan lokomotif yang sudah dicanangkan dalam Surat Keputusan BPH Migas, maka dapat diantisipasi jika ada kebutuhan mendadak,” tambah Halim.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas lainnya, Wahyudi Anas, juga menyoroti pentingnya pengaturan yang ketat terkait penyaluran BBM subsidi untuk transportasi kereta api.
“Tentu, kaitannya dengan aturan dan regulasi serta tata kelola pengelolaan BBM subsidi, di mana melihat dari asas manfaat KAI sebagai perusahaan transportasi darat yang memberikan banyak layanan kepada masyarakat umum,” tuturnya.
Wahyudi menegaskan bahwa penerapan teknologi informasi dalam distribusi BBM subsidi menjadi keharusan, agar prosesnya bisa dimonitor, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
“Semua proses pemanfaatan BBM subsidi harus dibangun dengan sistem digitalisasi, mudah dimonitor, mudah dilakukan evaluasi, dapat dipertanggungjawabkan, dan akuntabel,” katanya.
Ia juga berharap KAI membangun sistem pengendalian internal untuk memastikan subsidi BBM benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat pengguna angkutan umum, sehingga harga tiket tetap bisa dijaga terjangkau dan lebih ekonomis.
“Dalam rangka memberikan efisiensi yang cukup, tentunya mekanisme dari penyaluran BBM subsidi ini dapat dikontrol di internal (KAI). Sehingga pemanfaatan BBM subsidi ini dapat dijalankan secara baik di KAI,” tutupnya.
Kunjungan ini juga dihadiri oleh Executive Vice President of Logistics PT KAI (Persero) Suryawan Putra Hia dan Operational Area Manager PT Patra Logistik Elga Jerio Dwipana.
