KUTIPAN – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan pemagaran laut di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Langkah ini diambil setelah menerima laporan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Jumat, 7 Februari 2025.
“Tim sudah melaksanakan upaya penyelidikan. Kami menurunkan beberapa anggota yang saat ini sedang mengumpulkan bahan keterangan dan barang bukti untuk proses lebih lanjut,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, kepada wartawan, Rabu, 12 Februari 2025.
Djuhandani mengungkapkan bahwa dalam kasus ini, negara diduga mengalami kerugian. Namun, pihaknya masih mengumpulkan bukti sebelum mengungkapkan siapa saja yang terlibat.
“Kami belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan,” katanya.
Selain itu, ia juga belum memastikan apakah kasus di Bekasi memiliki keterkaitan dengan kasus serupa yang terjadi di Tangerang, yang sebelumnya dikaitkan dengan dugaan pemalsuan dokumen atau akta autentik.
Berdasarkan laporan dari ATR/BPN, dugaan pelanggaran dalam kasus ini mengarah pada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain:
- Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat
- Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan Surat termasuk Akta Autentik
- Pasal 266 KUHP tentang Pemalsuan Surat Berharga yang mencakup penyertaan keterangan palsu dalam akta autentik
Selain kasus di Bekasi dan Tangerang, Bareskrim Polri juga tengah mengasistensi penyelidikan kasus serupa yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, yang ditangani oleh Polda Jatim.
Djuhandani menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menyelesaikan kasus pemagaran laut di tiga wilayah tersebut secara transparan dan profesional.
“Kami akan menjalankan penyelidikan dan penyidikan hingga tuntas. Sesuai arahan Kapolri, kami akan bekerja secara transparan dan maksimal untuk menyelesaikan kasus ini,” pungkasnya.
