
KUTIPAN – Peluncuran penyaluran perdana bantuan pangan tahap I di Tanjungpinang bukan sekadar acara seremonial biasa. Ia merupakan pintu masuk pada pendekatan baru dalam sistem penyaluran bantuan yang lebih akuntabel dan berbasis data digital. Pemerintah Kota Tanjungpinang mencoba menyeimbangkan dua hal sekaligus: kebutuhan darurat dan perbaikan tata kelola jangka panjang.
Acara peluncuran ini digelar pada Kamis (17/7) di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Tanjungpinang. Hadir langsung Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, yang membuka kegiatan dan menyerahkan simbolis bantuan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kota ini menjadi wilayah pertama di Provinsi Kepulauan Riau yang menyalurkan bantuan tahap I tahun 2025.
“Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari,” ucap Lis dalam sambutannya.
Tak sekadar menyalurkan, Lis menekankan pentingnya sistem yang terstruktur dalam proses distribusi bantuan sosial. Pemkot kini tengah merancang digitalisasi pendataan untuk mendeteksi penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan.
“Pemerintah terus berkomitmen untuk mendampingi dan membantu keluarga penerima manfaat melalui berbagai program yang tepat sasaran,” lanjutnya.
Sebanyak 7.400 penerima manfaat tercatat akan menerima bantuan ini, masing-masing mendapatkan 20 kilogram beras. Namun angka ini bukan semata jumlah, melainkan representasi dari kebutuhan yang harus dilayani dengan mekanisme akurat dan bebas dari tumpang tindih data.
Kepala Bulog Cabang Tanjungpinang, Arif, menyatakan bahwa lembaganya siap menjalankan peran teknis sebagai operator dari Badan Pangan Nasional.
“Bulog sebagai operator dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berperan untuk mendistribusikan bantuan ini secara tepat dan menyeluruh,” ujar Arif.
Menurutnya, kecepatan dan akurasi distribusi bisa dicapai jika kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bulog berjalan tanpa hambatan birokrasi.
Acara ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, perangkat daerah, camat dan lurah, serta perwakilan KPM. Masyarakat berharap program ini dapat mengurangi beban ekonomi serta memperkuat ketahanan pangan kota yang mulai dibayangi inflasi pangan.
Laporan: Erika | Editor: Fikri
Artikel ini merupakan rilis/laporan wartawan yang telah dikemas ulang dengan gaya penulisan Kutipan, tanpa mengurangi substansi informasi.