KUTIPAN – Bandara Dabo Singkep menggelar rapat komite sebagai upaya meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas instansi dalam menghadapi berbagai potensi keadaan darurat di lingkungan bandar udara.
Rapat tersebut dilaksanakan pada Jumat (19/12/2025) pagi dan diikuti oleh sejumlah instansi terkait yang memiliki peran dalam penanganan kedaruratan penerbangan.
Kepala Bandara Dabo Singkep, Indra Rohman, mengatakan bahwa rapat komite ini memiliki peran strategis, khususnya dalam menyampaikan dan menyamakan pemahaman terkait aturan-aturan terbaru yang berlaku di bandara kepada seluruh stakeholder.
“Rapat komite ini salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan sinergi dan koordinasi. Artinya, aturan-aturan yang ada di bandar udara, termasuk yang terbaru, kita sampaikan kepada seluruh stakeholder,” ujar Indra Rohman saat diwawancarai wartawan usai rapat.
Ia menjelaskan, koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama apabila terjadi kondisi darurat atau hal-hal yang tidak diinginkan di area bandara. Dengan koordinasi yang baik, penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Jika terjadi penanganan darurat, kita akan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait,” jelasnya.
Menurut Indra, fungsi utama koordinasi tersebut adalah memastikan respons cepat terhadap kejadian darurat sehingga korban dapat segera ditangani secara optimal.
“Gunanya koordinasi ini agar keadaan bisa ditangani dengan cepat tanggap, sehingga korban bisa segera mendapatkan penanganan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa rapat komite juga membahas sejumlah agenda penting, di antaranya Airport Emergency Planning (AEP) dan Airport Security Program (ASP). Kedua program tersebut menjadi dasar dalam sistem pengamanan dan penanganan darurat di bandara.
“Biasanya kita melaksanakan latihan full scale, artinya melibatkan semua pihak dan dilakukan dengan mock up, atau simulasi yang skalanya menyerupai kejadian kecelakaan pesawat,” ungkapnya.
Namun, dengan mempertimbangkan efisiensi dan keterbatasan anggaran, pelaksanaan rapat komite kali ini dilakukan secara sederhana tanpa menghilangkan fungsi utama koordinasi antarinstansi.
“Mock up itu sebenarnya dengan skala yang sama seperti kejadian kecelakaan pesawat. Tapi karena efisiensi dan keterbatasan anggaran, kita lakukan rapat komite ini secara sederhana, yang penting fungsi koordinasinya tetap berjalan,” jelas Indra.
Dari hasil rapat, lanjut Indra, terdapat banyak poin penting yang dibahas, terutama terkait pembaruan data dan informasi antarinstansi. Hal ini dinilai penting mengingat adanya perubahan pimpinan, kebijakan, maupun aturan di masing-masing instansi dari waktu ke waktu.
“Setiap tahun rapat ini memang diwajibkan. Kita update instansi-instansi mana yang mengalami perubahan, baik pimpinan, kebijakan, maupun aturan. Itu yang menjadi fokus utama,” pungkasnya.
