KUTIPAN – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Patra Niaga terus berupaya maksimal menormalkan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Aceh, khususnya di wilayah yang terdampak bencana alam seperti Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.
Hingga saat ini, kondisi pasokan BBM secara umum terpantau aman, dengan 97 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah terdampak telah kembali beroperasi.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, memastikan distribusi BBM tetap menjangkau masyarakat meskipun banyak infrastruktur jalan mengalami kerusakan akibat longsor dan jembatan putus. Bahkan, distribusi BBM tetap dilakukan hingga ke wilayah terpencil, seperti Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.
“Salah satu wilayah dengan akses yang masih sangat terbatas adalah Kabupaten Bener Meriah. Banyak jalan dan jembatan terputus akibat longsor. Oleh karena itu, Provinsi Aceh diberikan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual tanpa barcode. Harapannya, masyarakat tidak melakukan panic buying, aktivitas tetap berjalan, dan genset bantuan pemerintah bisa dimanfaatkan untuk penerangan sementara,” ujar Wahyudi, Sabtu (17/1/2026).
Sebagai informasi, masa tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh telah diberlakukan dalam empat tahap. Tanggap darurat pertama berlangsung pada 28 November–11 Desember 2025, dilanjutkan tahap kedua pada 12–25 Desember 2025. Tahap ketiga berlaku pada 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026, dan saat ini memasuki tanggap darurat keempat yang berlangsung dari 9 hingga 22 Januari 2026 sesuai Keputusan Gubernur Aceh.
Berdasarkan hasil monitoring BPH Migas, kebijakan keringanan pembelian BBM jenis Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berjalan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana dan proses pemulihan pascabencana.
Wahyudi menjelaskan, kondisi akses jalan yang masih dalam perbaikan membatasi armada mobil tangki yang dapat melintas, dengan kapasitas maksimal hanya sekitar 8 kiloliter (KL). Untuk menyiasatinya, tim di lapangan menerapkan sistem distribusi khusus menggunakan jerigen dan drum yang diangkut dengan kendaraan double cabin 4×4 guna menjangkau desa-desa yang masih terisolasi.
Selain itu, suplai BBM dari Integrated Terminal (IT) Lhokseumawe selama masa tanggap darurat juga disiapkan melalui hub suplai di Blang Rakal. Skema ini diterapkan untuk mempercepat distribusi ke wilayah pegunungan dan perbukitan yang sulit dijangkau oleh mobil tangki berkapasitas besar.
“Kami meninjau langsung Fuel Terminal bayangan di Blang Rakal. BBM dari IT Lhokseumawe diangkut menggunakan truk tangki 16 KL, kemudian dipindahkan ke truk 8 KL, dan disalurkan secara estafet menggunakan jerigen atau drum. Ini merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wahyudi menyebutkan kebutuhan BBM jenis Biosolar di Provinsi Aceh sepanjang tahun 2025, termasuk untuk penanganan bencana, mencapai 428.324 KL. Sementara realisasi penyaluran Pertalite mencapai 576.147 KL. Selama bencana yang terjadi pada akhir November hingga Desember 2025, kebutuhan BBM meningkat sekitar 8 persen. Meski demikian, secara nasional realisasi penyaluran masih berada di bawah kuota yang ditetapkan, yakni antara 95 hingga 98 persen.
Ia juga mengapresiasi upaya luar biasa PT Pertamina Group dalam menormalkan pasokan dan penyaluran BBM di Aceh, khususnya di wilayah terdampak bencana.
“PT Pertamina Patra Niaga menjalankan tanggung jawabnya secara penuh dalam memastikan ketersediaan dan distribusi BBM di Aceh. Upaya ini dilakukan dengan tetap mengacu pada tata kelola dan aturan yang berlaku,” kata Wahyudi.
Bencana yang terjadi di Sumatera ini diharapkan menjadi pembelajaran penting agar skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) selalu siap diaktifkan guna menjamin kebutuhan energi masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto turut mengapresiasi kerja keras PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kelancaran distribusi BBM melalui berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, termasuk pemanfaatan pesawat Hercules.
“Kondisi di lapangan secara umum sudah hampir pulih, meskipun masih ada akses jalan yang belum dapat dilalui. Keringanan pembelian BBM selama masa tanggap darurat harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Menjelang berakhirnya masa tanggap darurat, perlu kembali dilakukan sosialisasi agar masyarakat tidak kaget,” ujar Bambang yang akrab disapa Baher.
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Bagian Utara, Sunardi, menegaskan bahwa pasokan BBM di Aceh berada dalam kondisi aman. Integrated Terminal Lhokseumawe sebagai salah satu fasilitas utama penyaluran BBM untuk wilayah Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, dan sekitarnya, saat ini memiliki ketahanan stok Biosolar selama 5 hari dan Pertalite 5,6 hari, serta akan bertambah dengan kedatangan kapal BBM dalam waktu dekat.
Sunardi menambahkan, berkat skema distribusi estafet, pemulihan pasokan energi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah terus menunjukkan perbaikan. Saat ini dioperasikan 8 unit mobil tangki 16 KL sebagai feeder dan 10 unit mobil tangki 8 KL untuk menyuplai 4 SPBU di Bener Meriah dan 4 SPBU di Aceh Tengah.
“Dari kondisi normal, suplai BBM di Bener Meriah telah mencapai sekitar 85 persen, sementara Aceh Tengah sekitar 75 persen. Jika nantinya jalur sudah bisa dilalui mobil 16 KL, hub suplai akan ditutup dan penyaluran kembali normal langsung dari Depot Lhokseumawe. Mohon doa agar cuaca segera membaik dan akses jalan cepat terbuka,” pungkasnya.
