KUTIPAN – Tuduhan terhadap wartawan di Kabupaten Natuna yang dilontarkan akun anonim bernama “Anna Chapman” menuai kecaman keras. Pemimpin Redaksi Koran Perbatasan, Amran, menilai pernyataan tersebut sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers dan kredibilitas insan jurnalistik di wilayah perbatasan.
Pernyataan kontroversial itu muncul dalam grup WhatsApp publik “Berita Natuna Grup CCTV-Nya Masyarakat Natuna” yang beranggotakan lebih dari 1.000 orang. Akun tanpa identitas jelas tersebut menyebut adanya oknum wartawan “abal-abal” yang dianggap merusak serta menghambat pembangunan Natuna, bahkan dikaitkan dengan rezim lama yang disebut korup.
Menanggapi hal itu, Amran menegaskan bahwa tudingan tanpa menyebutkan identitas individu secara spesifik berpotensi mencoreng nama seluruh wartawan di Natuna.
“Menyebut wartawan tanpa menyebutkan siapa yang dimaksud berarti menuduh satu wadah besar insan pers Natuna sebagai abal-abal,” tegasnya.
Menurut Amran, tuduhan tersebut tidak hanya merugikan profesi wartawan, tetapi juga mencederai prinsip demokrasi. Ia mengingatkan bahwa pers merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat.
“Ini mencederai demokrasi karena secara tidak langsung menganggap pilar pers di Natuna tidak kredibel,” ujarnya.
Ia juga menilai penyampaian tuduhan di ruang publik dengan jumlah anggota besar sebagai bentuk provokasi terbuka yang berpotensi memecah belah.
“Ini provokasi yang nyata karena disampaikan di grup terbuka dengan ribuan anggota. Dampaknya bisa luas,” katanya.
Amran mengaku prihatin dan tersinggung atas tudingan bahwa wartawan menjadi perusak serta penghambat pembangunan daerah. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak mencerminkan peran pers selama ini.
“Saya merasa sedih ketika wartawan disebut perusak dan penghambat pembangunan. Tuduhan itu sangat menyakitkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, selama ini pers justru berperan mendukung pembangunan melalui fungsi kontrol sosial, memberikan masukan konstruktif, serta menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
“Pers bukan penghambat pembangunan. Justru melalui kontrol dan kritik yang membangun, pers membantu pemerintah mempercepat perbaikan dan transparansi,” tegasnya.
Amran, yang telah aktif menulis di Natuna sejak 2004, mengaku baru kali ini mendengar tuduhan serupa terhadap wartawan di daerah tersebut.
“Sejak 2004 saya aktif menulis di Natuna. Baru sekarang ada pihak yang menyebut wartawan di sini abal-abal,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa mayoritas wartawan di Natuna telah mengantongi sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW), bahkan sejumlah karya jurnalistik mereka pernah meraih penghargaan tingkat nasional.
“Sekitar 99 persen wartawan di Natuna sudah ber-UKW. Beberapa karya juga memenangkan lomba tingkat nasional. Artinya kualitas dan profesionalismenya sudah teruji,” jelasnya.
Amran mendesak pihak yang melontarkan tuduhan agar segera memberikan klarifikasi secara terbuka serta bertanggung jawab atas pernyataannya. Ia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri identitas akun anonim tersebut untuk menghindari spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat.
“Saya berharap aparat penegak hukum mengungkap siapa di balik akun ‘Anna Chapman’ agar persoalan ini bisa diklarifikasi secara terbuka dan adil,” pungkasnya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi sepihak yang tidak disertai bukti dan data yang jelas, demi menjaga kondusivitas serta marwah pers di Natuna.
