KUTIPAN – Di tengah gempuran dunia digital yang makin cepat, pemerintah daerah dituntut tak hanya sigap urus data, tapi juga lihai dalam mengelola uang rakyat secara transparan. Karena itu, langkah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kepulauan Riau layak dapat tepuk tangan. Kepala dinasnya, Hendri Kurniadi, memastikan pihaknya siap jadi garda depan dalam mendukung percepatan digitalisasi penerimaan daerah, terutama sektor retribusi.
Dukungan itu disampaikannya saat hadir sebagai narasumber di Rapat Koordinasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Aston Batam, Rabu (29/10/2025). Momen ini bukan sekadar ajang formal berfoto di backdrop penuh logo, tapi ruang penting untuk menyatukan irama kerja lintas instansi.
“Kominfo Kepri siap mendukung penuh langkah TP2DD dalam memperluas digitalisasi penerimaan retribusi daerah. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien,” ujarnya mantap.
Kalimat Hendri itu terdengar sederhana, tapi punya makna strategis. Di era cashless society, digitalisasi bukan cuma soal pindah dari uang tunai ke QRIS. Ia bicara tentang transformasi mental birokrasi—dari sekadar mengumpulkan berkas, menjadi mengelola data berbasis sistem.
TP2DD Kepri sendiri dibentuk untuk mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Melalui digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, pemerintah bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus menambah beban rakyat. Uang masuk lebih cepat, laporan keuangan lebih rapi, dan risiko kebocoran anggaran bisa ditekan.
Dalam rapat itu, berbagai strategi dibahas. Mulai dari integrasi sistem dengan kanal pembayaran digital seperti QRIS dan e-payment, sampai peningkatan literasi digital bagi aparatur pemerintah daerah. Sebab, percuma punya sistem canggih kalau petugasnya masih bingung cara log in.
Dengan dukungan penuh dari Kominfo Kepri, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) optimistis digitalisasi retribusi bakal jadi tonggak penting dalam memperkuat APBD serta meningkatkan pelayanan publik.
“Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga transformasi tata kelola pemerintahan menuju arah yang lebih modern dan transparan,” tutup Hendri.
Kalimat itu seperti sindiran halus sekaligus ajakan reflektif. Karena ujung-ujungnya, digitalisasi bukan sekadar urusan aplikasi dan server, tapi soal kejujuran, efisiensi, dan kepercayaan publik.
