KUTIPAN – Di Tanjungpinang, sebuah sekolah berlabel “gratis” akhirnya benar-benar nyata, bukan sekadar jargon kampanye. Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Kota Tanjungpinang pada Selasa (30/9/2025).
Acara ini juga dirangkai dengan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk 100 siswa pertama yang terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Lokasinya berada di bekas SMPN 15, Jalan Borobudur, Tanjungpinang.
Lis menekankan, sekolah ini bukan hanya gratis, tapi betul-betul gratis. Tidak ada biaya gedung, tidak ada pungutan, bahkan fasilitas yang disediakan pun cukup lengkap: mulai dari ruang kelas, asrama, hingga layanan kesehatan.
“Program ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar dapat memperoleh pendidikan yang layak dan membuka masa depan yang lebih cerah,” ujar Lis.
Di Sekolah Rakyat ini, anak-anak bukan hanya dijejali mata pelajaran formal, tapi juga ditempa soal karakter, kemandirian, martabat, dan daya juang. Singkatnya, sekolah ini ingin mencetak manusia tangguh, bukan sekadar penghafal rumus.
MPLS bagi 100 siswa angkatan pertama resmi dimulai. Lis berpesan, “Jadikan Sekolah Rakyat ini sebagai rumah sendiri.” Sebab, di sinilah mereka akan tumbuh, belajar, dan berproses untuk keluar dari jerat kemiskinan.
Lis pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial, Forkopimda, dan para orang tua yang sudah percaya menitipkan anaknya.
“Peresmian Sekolah Rakyat ini akan menjadi awal lembaran baru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak Kota Tanjungpinang, khususnya dari keluarga tidak mampu,” jelasnya.
Sambutan juga datang dari Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Riko, lewat zoom. Ia menyebut konsep sekolah berasrama seperti ini memang cocok sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan.
“Sekolah Rakyat ini sangat tepat, terutama bagi masyarakat tidak mampu, dan berharap ke depan Sekolah Rakyat dapat dibangun lebih banyak,” kata Robben.
Robben bahkan menegaskan, selain pendidikan gratis, siswa juga akan jadi pintu masuk intervensi bantuan sosial untuk keluarga mereka.
“Saya minta dukungan Pak Wali Kota Tanjungpinang untuk memastikan agar orang tua siswa diberikan bantuan lengkap, baik PKH, BLT, maupun Dana Alokasi Khusus Nonfisik,” ucapnya.
Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Kota Tanjungpinang kini sudah menampung 100 siswa pertama. Sebuah momentum yang tak hanya simbolis, tapi bisa jadi pintu harapan baru, sekolah gratis yang benar-benar gratis, bukan sekadar slogan.
