KUTIPAN – Menteri Hukum dan HAM (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan pemberian amnesti untuk tujuh narapidana anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kini ditahan di Makassar kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Supratman menjelaskan, informasi tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
“Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat Mensesneg dan juga kepada Pak Seskab bahwa ada usulan untuk menambah, memberi amnesti kepada KKB sebanyak tujuh orang yang ada di Makassar,” ujar Supratman dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (23/2/2025).
Usulan pemberian amnesti ini berasal dari anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, yang mengajukan untuk memberikan amnesti kepada tujuh narapidana KKB yang ditahan di Lapas Makassar. Usulan ini disampaikan saat rapat dengan Menkum RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 17 Februari 2025.
Supratman menambahkan bahwa ketujuh narapidana tersebut tidak termasuk dalam daftar 19.337 narapidana yang sudah lolos verifikasi dan asesmen untuk pemberian amnesti tahap awal. Pemberian amnesti tahap awal ini lebih ditujukan untuk narapidana dengan kategori tertentu, seperti narapidana makar tanpa senjata.
“Karena itu nanti pengusulannya secara terpisah,” kata Supratman.
Meski begitu, Supratman menekankan bahwa keputusan akhir terkait pemberian amnesti kepada tujuh narapidana KKB ini tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Keputusannya ada di tangan presiden,” tegas Supratman.
