KUTIPAN – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan dukungan penuh kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam upaya mengentaskan rumah tidak layak huni (RTLH) dan backlog perumahan. Program ini sejalan dengan target nasional Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dalam kunjungan kerjanya ke Sumbawa Barat pada Minggu (17/11/2024), Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan permasalahan perumahan di wilayah tersebut. Fahri mengapresiasi komitmen Pemkab Sumbawa Barat yang telah berupaya keras menanggulangi RTLH dan backlog perumahan.
“Pemerintah daerah minimal harus memiliki imajinasi dan strategi untuk mengentaskan RTLH dan backlog perumahan. Koordinasi yang baik serta niat yang kuat dalam membangun rumah layak sangat penting. Semua program perumahan harus dijalankan demi kesejahteraan rakyat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak,” ujar Fahri dalam keterangan pers yang diterima pada Senin (18/11/2024).
Potensi Sumbawa Barat untuk Pengentasan Perumahan
Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi besar untuk menjadi model pengentasan RTLH dan backlog perumahan di Indonesia. Fahri menyoroti keberadaan sumber daya alam yang melimpah serta dukungan perusahaan tambang sebagai modal kuat untuk mempercepat pembangunan rumah layak huni.
“KSB ini kaya dengan sumber daya alam dan ada dukungan kuat dari pemerintah pusat. Jika kita bergerak bersama, termasuk dengan semangat gotong royong dalam membangun rumah untuk rakyat, KSB bisa menjadi model pengentasan RTLH dan backlog di daerah,” tambah Fahri.
Dengan luas wilayah 1.700 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 150.000 jiwa, Sumbawa Barat memiliki angka RTLH sebanyak 3.300 rumah dan simpanan perumahan lebih dari 3.200 rumah. Pemerintah daerah telah menyusun proposal bantuan program perumahan yang disampaikan kepada Kementerian PKP.
Komitmen Pemkab Sumbawa Barat Mendukung Program 3 Juta Rumah
Pejabat (Pj) Bupati Sumbawa Barat, Julmansyah, menyatakan bahwa wilayahnya siap berkomitmen penuh mendukung Program 3 Juta Rumah. Dengan tingkat kemiskinan 10 persen dan stunting hanya 7 persen, KSB memiliki peluang besar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam waktu dekat.
“Kami siap berkomitmen penuh untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Dengan kondisi kemiskinan dan stunting yang rendah, Sumbawa Barat memiliki potensi besar untuk segera menuntaskan RTLH dan backlog perumahan,” ungkap Julmansyah.
Selain itu, ruang fiskal yang lebih baik dibandingkan daerah lain di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi modal penting bagi Sumbawa Barat untuk mempercepat implementasi program perumahan. Pemerintah berharap seluruh masyarakat Sumbawa Barat dapat segera tinggal di rumah layak huni, sebagai bagian dari pemerataan perumahan nasional.
Sinergi untuk Pembangunan Daerah yang Merata
Fahri Hamzah menutup kunjungannya dengan tekanan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah demi tercapainya target pembangunan rumah layak dan sehat.
“Program 3 Juta Rumah ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni, tetapi juga untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih merata dan sejahtera. Dengan gotong royong antara masyarakat dan pemerintah, kita bisa menyelesaikan masalah perumahan di daerah-daerah yang membutuhkan,” tegas Fahri.