KUTIPAN – Pemerintah Indonesia tengah mempercepat pengembangan Government Technology (GovTech) INA Digital sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memberantas praktik korupsi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (3/9/2024).
“Percepatan pengembangan INA Digital ini sedang diprioritaskan oleh pemerintah,” ujar Budi Arie. Menurutnya, program ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
“Ini lagi mau dipercepat, percepatan pengembangan INA Digital,” tambahnya.
Percepatan pengembangan INA Digital, lanjut Budi Arie, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang mendorong digitalisasi di berbagai sektor pemerintahan. Presiden menekankan bahwa transformasi ini bertujuan untuk menciptakan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan. INA Digital akan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi ini.
“Program ini telah diresmikan oleh Presiden di Istana Negara pada 27 Mei 2024,” jelas Budi Arie.
Selain mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, digitalisasi melalui INA Digital juga dianggap sebagai solusi untuk menekan praktik korupsi. “Dengan digitalisasi, transparansi lebih mudah terwujud dan bisa memangkas praktik-praktik korupsi,” tegas Menkominfo.
Menurutnya, integrasi layanan digital akan memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang di berbagai lini pemerintahan. Budi Arie optimis bahwa kehadiran INA Digital akan membantu pemerintah dalam memperkuat tata kelola yang baik dan bersih.
Dalam tahap pengembangan ini, Menkominfo mengungkapkan bahwa pemerintah sedang melakukan harmonisasi antara berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan integrasi INA Digital dapat berjalan optimal. Proses ini menjadi bagian penting untuk mencapai sinergi yang dibutuhkan dalam penerapan digitalisasi layanan publik secara menyeluruh.
“Saat ini, kami sedang melakukan rapat untuk harmonisasi antara berbagai kementerian dan lembaga,” tutup Budi Arie.
Dengan percepatan pengembangan INA Digital, diharapkan Indonesia dapat memasuki era baru di mana layanan publik lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Pemerintah terus mendorong agar implementasi INA Digital segera merata di seluruh instansi, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
