KUTIPAN – Kepulauan Riau (Kepri) kembali menunjukkan prestasi dalam pengendalian inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk Juli 2024 berada pada angka 106,21. Angka ini disertai dengan inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 2,81 persen, berada di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 3%+1%.
Kepala BPS Provinsi Kepri, Darwis Sitorus, mengumumkan data tersebut dalam rilis Berita Statistik di kantor BPS Kepri pada Kamis (1/8). “Dari perkembangan inflasi IHK pada Juli 2024, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Karimun sebesar 2,97 persen dengan IHK 105,99. Sedangkan yang terendah terjadi di Kota Tanjungpinang sebesar 1,97 persen dengan IHK 104,85,” jelas Darwis.
Untuk Kota Batam, inflasi tercatat sebesar 2,92 persen dengan IHK 106,45. Menariknya, inflasi month-to-month dari Juni 2024 ke Juli 2024 mengalami penurunan sebesar 0,45 persen, menandakan deflasi dan menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian harga.
“Komoditas yang mendominasi inflasi Juli 2024 adalah beras dan emas perhiasan,” tambah Darwis, memberikan gambaran lebih jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi angka inflasi tersebut.
Tidak hanya itu, Darwis juga memaparkan mengenai Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Kepri. Pada Juli 2024, NTP tercatat sebesar 105,75, naik 0,19 persen dari bulan sebelumnya. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) juga mengalami kenaikan 0,15 persen menjadi 106,10 dibandingkan bulan sebelumnya.
Mewakili Gubernur Provinsi Kepri H. Ansar Ahmad, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara memberikan apresiasi terhadap BPS Kepri sebagai penyedia data. “Mari kita jadikan data sebagai dasar perbaikan pembangunan dan kebijakan yang terjadi di Provinsi Kepri,” kata Adi Prihantara.
Sekda Adi juga menambahkan bahwa pemerintah daerah sedang merencanakan Anggaran Belanja Daerah Perubahan di Kepri. “Data BPS Kepri ini dapat menjadi gambaran situasi yang terjadi di masyarakat. Ayo, kita bersama-sama berkolaborasi dan bergotong-royong dalam mendukung BPS dalam memberikan data yang akurat sehingga nantinya berdampak positif bagi masyarakat Kepri,” tutup Sekda Adi.
Data terbaru ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepri mampu mengendalikan inflasi dengan baik, memberikan harapan positif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan terus berkolaborasi dan menggunakan data yang akurat sebagai dasar kebijakan, Kepri bisa terus maju menuju pembangunan yang lebih baik.