KUTIPAN – Pemerintah Kota Tanjungpinang mengikuti rapat koordinasi pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah secara hybrid bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemko Tanjungpinang, Dr. Elfiani Sandri, M.P.H, bersama beberapa stakeholder terkait, yang bertempat di ruang rapat Engku Putri Raja Hamidah, kantor Wali Kota Tanjungpinang, Selasa (22/07/2024).
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir. Dalam rapat ini, dibahas berbagai langkah strategis yang akan diambil untuk mengendalikan inflasi di tingkat daerah. Tomsi Tohir menegaskan bahwa pengendalian inflasi di daerah merupakan salah satu prioritas utama pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah mengambil beberapa langkah strategis yang terfokus pada pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kebijakan yang telah diterapkan.
“Salah satu dari beberapa langkah strategis yang akan kami lakukan adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Sinergi ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penyebab inflasi yang bersifat lokal,” ujar Tomsi.
Tomsi juga menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kebijakan pengendalian inflasi. “Kami akan terus memantau perkembangan situasi ekonomi di daerah dan memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan baik,” tambahnya.
Tomsi menambahkan, pemerintah daerah dapat melibatkan pihak ketiga dalam menyusun perencanaan gerakan menanam. Terutama untuk penanaman sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian, seperti bawang merah, cabai, dan jagung. Pasalnya, komoditas tersebut kerap mengalami kenaikan harga di banyak daerah, sehingga perlu upaya penanganan.
“Melalui kolaborasi dengan pihak ketiga, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya dan keahlian yang tersedia untuk meningkatkan produksi dan kualitas komoditas tersebut. Hal ini mencakup penyediaan bibit unggul, pelatihan teknis bagi petani, serta pengembangan infrastruktur pertanian yang lebih baik,” harap Tomsi.
Sebagai informasi, di wilayah Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas mengalami kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) tertinggi. Kabupaten Natuna mengalami perubahan inflasi sebesar 0,14% dengan komoditas andil terbesar adalah cabai merah (0,3697) dan minyak goreng (0,0069). Sementara itu, Kabupaten Anambas mengalami perubahan inflasi sebesar 0,11% dengan komoditas andil terbesar adalah tahu mentah (0,2573), daging ayam ras (0,1254), dan ikan kembung (0,0494). Untuk Kota Tanjungpinang, inflasi tercatat stabil.
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemko Tanjungpinang, Elfiani Sandri, mengungkapkan bahwa pemerintah sangat fokus terhadap pengendalian inflasi di daerah.
“Tentu saja, kita di daerah kabupaten dan kota juga harus menyikapi dan mempunyai semangat yang sama. Pengendalian inflasi ini bukan hanya tanggung jawab satu atau dua OPD saja, tetapi melibatkan beberapa OPD dan sektor terkait lainnya,” jelas Sandri.
“Kami menyadari pentingnya peran Satgas Pangan dalam memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok. Ketika turun operasi pasar, keterlibatan pihak TNI-Polri dalam pemantauan sangatlah krusial. Mereka membantu memastikan bahwa distribusi berjalan lancar dan tidak ada penimbunan atau spekulasi harga yang merugikan masyarakat,” ungkap Sandri.
Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret yang dapat segera diterapkan guna menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi di daerah. Pemko Tanjungpinang berkomitmen untuk terus berupaya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. (Qori)
