KUTIPAN – Pada peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-77 tahun 2023, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dianugerahi penghargaan prestisius Bintang Abhinaya Jagadhita. Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dalam sebuah upacara yang dilaksanakan di Ballroom Harmoni One Hotel, Kota Batam, Jumat (12/07). Penghargaan serupa juga diberikan kepada Gubernur Jambi, Al Haris, dan mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya menekankan pentingnya digitalisasi dan modernisasi koperasi untuk menghadapi pasar yang berkembang. “Koperasi harus berbenah dan merubah imej lama untuk bertransformasi menjadi badan usaha yang modern dan berdaya saing,” ujarnya.
Gubernur Ansar Ahmad, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Dekopinwil Kepri periode 2010-2015, menyatakan bahwa koperasi berperan vital dalam mendorong potensi ekonomi rakyat dan menciptakan kehidupan ekonomi yang demokratis dan penuh kebersamaan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bawah kepemimpinannya telah meluncurkan berbagai program unggulan untuk mendukung pengembangan koperasi dan UMKM, termasuk capacity building untuk menciptakan 1.000 SDM koperasi modern dan program internasionalisasi produk koperasi.
Salah satu fokus utama adalah menembus pasar internasional melalui dukungan teknologi hilirisasi dan program sterilisasi. Program ini meliputi investasi teknologi senilai Rp 1,4 miliar dan revitalisasi bangunan sesuai standar BPOM senilai Rp 650 juta.
Selain itu, Gubernur Ansar menyoroti program subsidi bunga 0% untuk UMKM yang telah dilaksanakan sejak November 2021. Program ini telah menyalurkan dana sebesar Rp 21,78 miliar kepada 1.133 UMKM melalui BRK Syariah dan diharapkan akan menjangkau sekitar 2.000 UMKM pada tahun ini dengan total penyaluran sekitar Rp 60 miliar.
Gubernur juga mendukung penguatan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan santri secara kelembagaan dan mandiri serta mengoptimalkan peran Kopontren dalam mendukung ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar.
Ketua Umum Dekopin, Muhammad Nurdin Halid, berharap pemerintah ke depan dapat melahirkan kebijakan strategis yang mendukung kemajuan koperasi, sebagai bagian dari ekonomi Pancasila dan praktik ekonomi konstitusi di Indonesia.
