KUTIPAN – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Hafrizal, secara resmi membuka acara Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Indeks Harmoni Tahun 2024 untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Acara tersebut digelar di aula Wan Seri Beni, kantor Gubernur Provinsi Kepri, Istana Kota Piring, gedung Sultan Mahmud Riayat Syah, Dompak, pada Kamis (11/7/2024).
Dalam sambutannya, Hafrizal menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah memilih Kepri sebagai lokasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi indeks harmoni 2024. Ia menegaskan bahwa Kepri adalah miniatur Indonesia karena keberagaman agama, suku, dan bangsa yang ada di provinsi ini.
“Kepri adalah miniatur Indonesia, karena seluruh agama, suku, dan bangsa yang sah ada di sini,” ungkap Hafrizal. Ia juga menambahkan bahwa kemajemukan di Kepri mencerminkan keanekaragaman yang ada di Indonesia. “Alhamdulillah, pada tahun 2022 lalu, Kepri meraih predikat nomor satu dalam hal kerukunan umat beragama,” tambahnya.
Prestasi tersebut, menurut Hafrizal, menunjukkan pentingnya harmoni di antara masyarakat Kepri yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Ia berharap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kepri dapat terus mendukung upaya menjaga kerukunan dan harmoni di tengah masyarakat yang beragam ini.
“Peran serta ASN sangat penting dalam menjaga dan memperkuat kerukunan di tengah masyarakat yang beragam ini,” ujarnya.
Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kota Tanjungpinang, Thamrin Dahlan, turut menyampaikan pandangannya mengenai keharmonisan yang sudah terjalin lama di Kepri, bahkan sejak masa Kesultanan Riau Lingga.
“Ini terbukti dengan adanya perjanjian Melayu Bugis. Kehidupan masyarakat Melayu yang terbuka dan menerima siapa saja dan apa adanya merupakan pondasi penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat Kepri, dari masa lalu hingga masa yang akan datang,” ujarnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh narasumber dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri serta akademisi yang memaparkan sistem pengukuran dan alat ukur indeks harmoni bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota. Mereka menjelaskan manfaat pengukuran harmoni, seperti menjaga stabilitas sosial, meningkatkan koordinasi antar lembaga, mendukung investasi dan pembangunan, serta meningkatkan citra daerah.
Dengan diadakannya acara Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Indeks Harmoni 2024 ini, diharapkan Kepri dapat terus menjadi contoh daerah yang menjunjung tinggi kerukunan dan keharmonisan dalam keberagaman, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.(Qori)
