KUTIPAN – Tidak banyak desa yang punya kesempatan seperti Kuala Sempang. Sebuah desa di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan ini secara simbolik turut dalam momen bersejarah: peresmian serentak 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (21/7/2025). Dan lebih dari sekadar ikut meramaikan, koperasi ini bahkan jadi satu dari 103 koperasi percontohan nasional.
Bisa jadi, di tengah gelombang sinisme terhadap segala yang berbau seremoni dan proyek nasional, kisah Kopdes Merah Putih Kuala Sempang memberikan sejumput optimisme. Karena apa? Karena ini bukan semata koperasi yang berdiri untuk memenuhi angka, tapi juga koperasi yang betul-betul dirancang dan disiapkan kelembagaannya.
Koperasi ini diresmikan secara simbolik oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, bersama Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura dan Ketua TP-PKK Kepri, Dewi Kumalasari Ansar. Setelah itu, bersama Presiden RI yang memimpin acara utama dari Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, semua mata tertuju pada 80 ribu lebih koperasi yang mulai bergerak serentak.
Tak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo melontarkan filosofi sederhana, tapi kena.
“Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah, tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep gotong royong,” tegas Presiden.
Kalimat itu bukan sekadar retorika. Ia adalah pengingat bahwa dalam konteks bangsa yang masih belajar berdiri di atas kaki sendiri, koperasi punya potensi sebagai alat distribusi kekuatan. Koperasi bisa menjahit kembali harapan rakyat kecil yang terlalu lama terpinggirkan oleh logika pasar besar.
Gubernur Ansar tidak ketinggalan memberikan apresiasi panjang kepada banyak pihak yang telah menyokong pendirian koperasi-koperasi ini di Kepri. Dari Kanwil Hukum, Ikatan Notaris, hingga BUMN dan bank-bank yang selama ini bersinergi di daerah.
“Ucapan terima kasih ini kami haturkan khususnya kepada Kanwil Hukum Provinsi Kepulauan Riau, Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Satgas Provinsi/Kabupaten/Kota, Bupati dan Walikota, Lurah, camat dan tokoh Masyarakat, serta BUMN di Provinsi Kepulauan Riau, BNI 46 Tanjungpinang, BRI Tanjungpinang, Pertamina Patra Niaga Retail Kepulauan Riau,” ucapnya.
“Kemudian Perum Bulog Kantor Cabang Tanjungpinang, PT. Rajawali Nusantara, PT. Pupuk Indonesia Wilayah Barat, Kimia Farma Cabang Provinsi Kepulauan Riau, D’sayur Tanjungpinang, Bank Riau Kepri Syariah Tanjungpinang dan seluruh pihak yang terlibat,” tambah Gubernur.
Perjalanan masih panjang. Tapi satu yang jelas, pemerintah daerah juga tak ingin koperasi-koperasi ini hanya bertahan secara administratif. Harapannya jelas: eksis, efektif, dan berkelanjutan.
“Kita akan mengembangkan kelembagaan koperasi ini secara bertahap, termasuk menuju digitalisasi seperti pembayaran non-tunai. Ini akan menjadi bagian dari kontribusi angka digitalisasi di Kepri,” tegas Gubernur.
Dari total 419 desa dan kelurahan di Kepri, kini 407 koperasi telah terbentuk. Jumlahnya berbeda-beda per kabupaten, dari Batam yang punya 64, Lingga 84, hingga Anambas yang harus menggabungkan beberapa desa karena kendala geografis.
Jika koperasi yang dikelola rakyat bisa benar-benar berdaya, maka roda ekonomi akan lebih stabil di tingkat akar. Dan ketika ‘lidi-lidi’ itu diikat dengan kuat, semoga bukan hanya sekadar jadi sapu hias, melainkan alat membersihkan ketimpangan.
Laporan: Rangga
Editor: Fikri
Foto: Diskominfo Kepri
Artikel ini merupakan rilis/laporan wartawan yang telah dikemas ulang dengan gaya penulisan media Kutipan, tanpa mengurangi substansi informasi.
